PROSUMUT – Pemkab Langkat mengincar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu membenahi infrastruktur.
Hal ini dampak dari keterbatasan anggaran negara akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Sekda Langkat, Amril Nasution mengaku segera menyikapi penggunaan CSR sesuai arahan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan berlaku.
“Langkat siap berkolaborasi terkait penggunaan CSR demi kemajuan bersama.
Terhadap percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Langkat, pak bupati sangat konsen karena ini berkaitan langsung dengan konektivitas antar wilayah, distribusi hasil pertanian, serta mendorong daya saing daerah,” kata Amril mewakili Bupati Langkat Syah Afandin ketika hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan se-Sumatera Utara di Hotel Grand Inna Medan, Rabu 14 Mei 2025.
Rapat digelar Pemprov Sumut sebagai tindak lanjut Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khusus poin 2 dan 3 menekankan persoalan pembangunan infrastruktur untuk menunjang swasembada pangan, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, serta pengembangan industri nasional.
Amril juga mengaku kehadiran Pemkab Langkat merupakan bentuk dukungan penuh bupati terhadap percepatan pembangunan infrastruktur sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya, sesuai arahan bupati, Pemkab Langkat berkomitmen segera tindaklanjuti instruksi dengan mengidentifikasi ruas jalan prioritas dan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Langkat.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Stanley Tuapattinaja, mendorong seluruh kepala daerah untuk aktif menggandeng mitra swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat keterbatasan anggaran negara.
“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 mewajibkan perusahaan menyisihkan dana CSR-nya. Kepala daerah harus jeli menggandeng sektor swasta agar pembangunan tidak terhambat,” tegas Stanley.
Wagubsu Surya mengungkapkan dari total 3.000 kilometer jalan provinsi, hanya 56 persen dalam kondisi baik, 21 persen sedang, 4,78 persen rusak ringan, dan 17 persen rusak berat.
“Pemda harus cermat menentukan prioritas pembangunan dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Kolaborasi melalui CSR adalah salah satu solusi efektif,” ujar Surya.
Ia pun menginstruksikan seluruh kepala daerah segera mengajukan program perbaikan jalan nasional di wilayahnya masing-masing, memanfaatkan forum rakor sebagai ajang koordinasi dan sinergi nyata. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
