PROSUMUT – Pengawasan di pelabuhan sampai saat ini masih sangat lemah dan banyak pungli. Bahkan masih ditemukan kapal yang berlayar tapi sebenarnya tak layak layar khususnya kapal rakyat. Hal ini dikatakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus AbadiR.
Dikatakannya,dari sisi infrastruktur, yang paling penting sekarang adanya xray (sinar x), seperti di bandara. Bagaimana kalau ada serangan teroris dan narkoba, siapa yang mengontrol, padahal di laut. “Xray ini harus disediakan regulator sebagai infrastruktur,” ujarnya Selasa (2/7).
Untuk xray misalnya operator setuju seperti PT ASDP Indonesia Ferry. Tapi mereka yang tidak sanggup karena harganya mahal dan harusnya memang menjadi tanggung jawab regulator, khususnya untuk pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung perak, dan lain-lain.
Selain itu, infrastruktur untuk penanganan bagasi penumpang juga masih buruk dan harus ditata. Jika di bandar udara, bagasi penumpang didaftarkan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam pesawat dengan ban berjalan dan petugas khusus, sementara di pelabuhan barang bawaan masih ditenteng oleh penumpang atau porter.
“Akibatnya, barang bawaan atau bagasi penumpang kapal melebihi kapasitas berat yang ditentukan,” ujarnya.
Terkait lemahnya pengawasan dan infrastruktur di pelabuhan ini, seringkali pelabuhan-pelabuhan di perbatasan dimanfaatkan untuk perdagangan narkotika.
Dalam hal barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika biasanya pihak kapal disalahkan. Padahal, kapal fungsinya seperti pesawat udara, yaitu hanya sebagai sarana pengangkut, sementara fungsi seleksi barang atau bagasi ada di pelabuhan.
“Layanan setara bandara di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sangat dimungkinkan sepanjang ada kemauan dari regulator,”pungkasnya.(*)