PROSUMUT – Warga Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) berunjuk rasa ke kantor Bupati terkait tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), kemarin.
Dalam orasinya, mereka memprotes tahapan Pilkades yang dinilai tidak adanya pencabutan nomor urut calon kepala desa (Cakades). Padahal harusnya hal itu dilakukan sejak Rabu (11/5/2022) lalu oleh panitia pelaksana.
“Aksi digelar karena tidak terjadi pencabutan nomor urut calon di Kantor Bupati sampai Kamis (12/5/2022) dini hari, kendati panitia Pilkades berada di sana,” ucap pimpinan aksi, Lasma Doloksaribu.
Berdasarkan dokumen yang ia pegang, Lasma menilai Kabag Hukum dan Dinas terkait di Pemkab Labura telah mempermainkan rakyat di desanya dengan tidak dilakukannya pencabutan nomor urut.
“Rakyat Desa Simangalam telah dibodohi, padahal pihak Pemkab Labura yang meminta dan mendesak agar pengundian nomor urut calon Kades dilaksanakan di Kantor Bupati,” tegasnya.
Massa yang berorasi sampai di Kantor DPRD Labura, diterima 5 anggota DPRD di ruangan sidang paripurna. Dokumen tuntutan diterima Ketua DPRD Labura.
“Akan digelar rapat pimpinan dan tuntutan tertulis dari masyarakat Desa Simangalam diterima oleh Ketua DPRD Labura,” kata seorang anggota DPRD Komisi A.
Untuk menindaklanjuti tuntutan warga, DPRD Labura akan mengundang Kabag Hukum Setdakab Labura dan instansi terkait lainnya.
Kabag Hukum Setdakab Labura Afni Zahidah dihubungi Wartawan via seluler tidak bersedia mengangkat.
Sementara Sekdakab Labura H Muhammad Suib secara terpisah mengatakan, masa diterima langsung di depan pintu gerbang Kantor Bupati terkait tuntutan seputar tahapan Pilkades di Desa Simangalam.
“Khusus Desa Simangalam pihak panitia kabupaten sedang melakukan evaluasi hasil penetapan panitia Pilkades. Ada 8 calon, maka yang masuk 5 besar dan terbuang 3 calon, hal ini benar-benar diteliti, ditelaah apakah hasil yang diputuskan panitia Pilkades sesuai aturan atau belum,” ucapnya. (*)
Reporter : Sofyan Ritonga
Editor : Iqbal Hrp
Foto :