PROSUMUT – Upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting, terus dilakukan pemerintah. Salah satu upayanya, lewat program KB Paska Persalinan (KBPP).
Program tersebut telah berjalan di Sumut sejak tahun 2015-2019 oleh Kementerian Kesehatan RI yang bekerjasama dengan JHPIEGO (organisasi nirlaba untuk kesehatan internasional yang berafiliasi dengan Universitas Johns Hopkins). Kemudian, dilanjutkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan dan BKKBN Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 dan akan berakhir di Januari 2023.
Research and Evaluation Director JHPIEGO, Siti Nurul Qomariyah mengatakan pada tahun 2020 pihaknya membuat dampingan program KBPP Pilihan di Kabupaten Langkat, Labuhanbatu, Serdang Bedagai dan Kota Binjai. Tujuan projek ini adalah meningkatkan keluaran terhadap kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melalui peningkatan cakupan pelayanan KBPP yang berkualitas.
“Capaian program KB Paska Persalinan di empat daerah Sumatera Utara sudah mendapatkan kemajuan dari ibu-ibu yang baru selesai bersalin. Mereka sebelum pulang ke rumah sudah mendapatkan KB (dua hari setelah bersalin). Capaiannya sudah 14% dari angka yang awalnya sangat kecil,” kata Siti dalam acara penutupan projek KBPP Pilihan di Four Points by Sheraton Medan, Selasa 13 Desember 2022.
Turut hadir dalam acara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis, Senior Representative JHPIEGO, Maryjane Lacoste, Senior Program Coordinator KBPP Pilihan, Lukmanul Hakim, Deputi Bidang KB & KR BKKBN dr Eni Gustina. Selain itu, perwakilan pemda dari empat kabupaten/kota dampingan program KBPP Pilihan, serta tujuh kabupaten/kota di luar dampingan.
Siti menyebutkan sebagaimana diketahui target program KB nasional yaitu 70%. Namun target ini bukan waktu pulang bersalin langsung KB, tapi dalam waktu 42 hari.
“Kita berharap capaian program KB di Sumut bisa mendekati target nasional. Saat ini, capaian Sumut untuk KB dalam waktu 42 hari setelah pulang bersalin mencapai 30%. Capaian ini memang sedikit lebih besar dibanding nasional yang mencapai 28%. Karena itu, masih ada PR buat kita semua untuk mencapai target nasional 70%, dan kami secara berkelanjutan mendukung pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai target itu,” sebutnya.
Siti menuturkan, KB Paska Persalinan perlu dikampanyekan secara masif. Sebab masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau pulang bersalin sudah bisa KB.
“Petugas kesehatan kita sudah diberikan pelatihan untuk pelayanan KB, segera setelah bersalin. Namun memang belum seluruh petugas bisa melakukannya, sehingga ini perlu dilanjutkan. Karena, memasang KB Paska Persalinan membutuhkan pelatihan,” ungkapnya.
Ia berharap KB Paska Persalinan ini bisa dimasukkan ke dalam dunia pendidikan tinggi. Misalnya, melalui pendidikan kebidanan atau pendidikan kedokteran, sehingga setelah lulus nantinya bisa memberikan pelayanan itu.
Senior Representative JHPIEGO, Maryjane Lacoste menyatakan selama periode program KBPP Pilihan khususnya di tiga provinsi (Jateng, Jabar dan Sumut), dengan dukungan dari berbagai pihak, KBPP Pilihan telah berhasil.
Antara lain, mengembangkan kurikulum dan modul KB untuk Pendidikan Kebidanan (sarjana dan profesi) bersama institusi Pendidikan, memperkuat 8 pusat pelatihan KBPP dan melatih Tenaga Kesehatan (5 Obgyns, 17 tenaga ahli dan 111 bidan), melatih 15 dosen kebidanan terkait KBPP, melatih 375 PLKB terkait pra-konseling KBPP, memperkuat tim mutu di 89 fasilitas kesehatan baik publik maupun swasta, dan lainnya.
“JHPIEGO memiliki visi untuk menyelamatkan jiwa, meningkatkan (derajat) kesehatan, dan mengubah masa depan. Kami bermitra dengan pemerintah, pakar kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan serta membangun sistem yang menjamin masa depan yang lebih sehat bagi perempuan dan keluarga.
Selama lebih dari empat puluh tahun, kami telah mendukung Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi sebagai salah satu upaya untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengucapkan terima kasih atas upaya pendampingan KB Paska Persalinan yang dilakukan terhadap empat kabupaten/kota. Hal ini tak lain dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta stunting.
“Tujuan KB sebenarnya agar ibu dan anaknya sehat. Sedangkan pada ibu dengan risiko tinggi (usia 35 tahun atau lebih melahirkan), perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi dalam membesarkan anaknya,” kata Ismail. (*)
Reporter : Nastasia
Editor : Muhammad Idris
Tekan AKI, AKB, Stunting di Sumut Lewat KB Paska Persalinan
