Oleh: Batara L. Tobing (Kolumnis Prosumut.com)
Presiden terpilih Republik Indonesia 2024 – 2029 Prabowo Subianto, melalui pidato berapi api setelah pelantikan nya sebagai Presiden di Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat menekankan keberpihakan nya kepada rakyat miskin dan berjanji menjadi prioritas utama pemerintahan yang akan dipimpin nya selama sampai lima tahun mendatang
Presiden Prabowo diawal pidatonya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 itu menyampaikan fakta tentang anak anak sekolah yang tidak mendapatkan sarapan pagi saat berangkat sekolah atau tidak dapat berpakaian seragam sekolah yang layak, kekurangan peralatan dan berbagai persoalan mendasar anak anak sekolah miskin.
Fakta atas hal hal memprihatinkan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan nya itu sebagai fakta yang memang apa adanya dan menjadi fakta sehari hari yang seringkali luput dari perhatian.
Persoalan pendidikan dan perbaikan gizi rakyat memang hal nyata yang membutuhkan perhatian pemerintah lebih prioritas lagi dimasa pemerintahan baru ini.
Walaupun dalam perundang undangan tentang alokasi anggaran APBN yang memberi prioritas minimum 20 % bagi sektor pendidikan, namun fakta tentang biaya pendidikan masih terasa menjadi beban berat bagi rakyat disamping kekurangan gizi yang menjadi hambatan bagi anak sekolah rakyat pra sejahtera sehingga rakyat miskin sulit untuk mendapatkan dan meyelesaikan pendidikan secara baik.
Mandatory spending pendidikan yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat (4) dan pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 % dari dana APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Walaupun undang undang mengamanatkan mandatory spending yang sedemikian besar dari porsi APBN untuk dialokasikan kepada sektor pendidikan, tetapi tidak otomatis menghilangkan persoalan pendidikan, terutama akses pendidikan bagi rakyat yang kenyataan nya masih menjadi persoalan berat yang tidak berkesudahan.
Mandatori anggaran pendidikan yang cukup besar di APBN seolah tidak signifikan terhadap pemecahan masalah dibidang pendidikan dan persoalan kecukupan gizi bagi anak anak sekolah yang menjadi cikal bakal generasi penerus bangsa Indonesia dimasa mendatang.
Mengapa alokasi dana sebesar 20 % dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut tidak menghasilkan outcome yang signifikan terhadap tujuan dari sistem pendidikan nasional dan tidak dapat menyelesaikan persoalan beban berat biaya pendidikan bagi sebagian besar rakyat?.
Banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari anggaran pendidikan dalam APBN yang digelontorkan ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang kenyataannya dipergunakan untuk kegiatan kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan, sampai APBD yang dialokasikan ke bidang pendidikan dalam porsi yang lebih kecil dari ketentuan perundang undangan.
Disamping itu alokasi anggaran pendidikan atas kegiatan yang salah arah, tidak tepat guna dan jauh dari efisiensi anggaran.
Kenyataan riil seperti yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo di pidato kenegaraan pertama nya di sidang paripurna MPR tentang fakta anak sekolah yang tidak mendapatkan sarapan pagi saat ke sekolah dan kondisi kurang gizi itu memang adalah kejadian sehari hari yang seringkali luput dari perhatian.
Kenyataan riil kondisi anak sekolah yang kurang gizi dan kekurangan peralatan nyata di masyarakat bawah.
Dari informasi dengan mendengarkan curhat istri yang kebetulan berprofesi sebagai guru disalah satu sekolah negeri dipinggiran kota Medan, memang menggambarkan realitas itu.
Kondisi anak sekolah yang menjadi muridnya di sekolah negeri di pinggiran kota Medan itu mayoritas dari keluarga pra sejahtera, dimana orang tua mereka umumnya bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya.
Anak anak Pra-sejahtera di sekolah itu seringkali didapatkan pingsan saat upacara pagi sekolah karena tidak mendapatkan sarapan pagi di keluarganya, tertidur disaat proses belajar mengajar karena kurang gizi siswa, kekurangan peralatan sekolah sampai persoalan kesulitan sosial dan ekonomi keluarga siswa yang menjadi penghambat dalam proses pendidikan.
Sebagai rasa keprihatinan, tidak jarang para guru menyisihkan sebagian gajinya yang tidak seberapa untuk memberikan bantuan makanan dan peralatan sekolah karena banyak siswa miskin yang luput dari bantuan atau dana pendidikan bagi anak anak miskin karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi pendidikan dari dana pemerintah.
Mengatasi kondisi seperti inilah yang mungkin hendak dilaksanakan oleh pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sehingga beliau begitu berapi api dalam pidatonya.
Apa yang telah dijanjikan oleh pasangan Prabowo dan Gibran saat kampanye pilpres yang lalu tentang program perbaikan gizi anak sekolah miskin melalui kegiatan makan siang gratis bagi anak sekolah tentu menjadi program yang dinantikan oleh anak anak sekolah dari keluarga miskin ini.
Program makan siang gratis itu sebenarnya bertujuan mulia, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti membalik telapak tangan.
Banyak hal dan persoalan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuannya, mulai dari anggaran yang diselewengkan, kegiatan tidak tepat sasaran, makanan kadaluarsa, murid keracunan makanan dan persoalan lain nya yang memerlukan penanganan kegiatan secara tepat.
Persoalan persoalan seperti itulah sebagian dari gambaran program perbaikan gizi bagi anak sekolah yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan yang lalu yaitu Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dimasa pemerintahan Presiden SBY.
Namun dengan semangat dan komitmen pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti yang telah diucapkan dalam pengambilan sumpah Presiden, semoga pemerintahan baru ini dapat menyelesaikan program prorakyat dengan baik, sesuai komitmen yang dipidatokan oleh Presiden Prabowo di awal pemerintahan nya.
Selamat melaksanakan amanah konstitusi pak Presiden Prabowo.. (*)