PROSUMUT – Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kerja kepada nelayan agar merasakan keamanan serta terlindungi saat bekerja.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, ketika menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada nelayan se-Sumut, di Jentera Malay, Stabat, Langkat, Selasa 6 Mei 2025.
Bobby mengakui pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan.
Menurut dia, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat.
“Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” kata Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan Langkat, Almarhum Bahtiar dan Zulkifli, masing-masing Rp 42 juta membuktikan manfaat jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.
Seperti diketahui, nelayan Kabupaten Langkat menjadi penerima alokasi terbanyak 1.600 kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
Acara dihadiri Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, unsur Forkopimda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.
Bupati Langkat Syah Afandin berterima kasih atas perhatian Gubsu terhadap kesejahteraan nelayan Langkat. Total nelayan Langkat 21.204 mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu berjumlah 4.165 orang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada bapak gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” sebut Afandin.
Dia menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ia pun menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.
“Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” harap dia.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.
“Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan layak,” jelas Nyoman.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
