PROSUMUT – Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengadakan syukuran bersama peserta yang datang ke kantor di Jalan Kapten Pattimura, Medan, Kamis 5 Desember 2024.
Dalam kegiatan ini, Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Henky Rhosidien memotong nasi tumpeng dan memberikan kepada salah satu peserta.
Saat diwawancarai, Henky mengatakan bahwa memasuki usia 47 tahun tentunya BPJS Ketenagakerjaan bisa dibilang sudah matang. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
“Untuk wilayah Sumbagut (Aceh dan Sumut), coverage kita baru sekitar 40 persen. Ini yang menjadi PR kami untuk terus ditingkatkan,” ujarnya.
Kata Henky, dalam meningkatkan capaian tersebut pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya, agar bagaimana cakupan perluasan ini bisa lebih meningkat lagi.
“Harapan kami, pada saat Indonesia emas tahun 2045, universal coverage BPJS Ketenagakerjaan bisa tercapai minimal 95 persen.
Salah satu contoh adalah Pemerintah Kota Medan, di mana dukungan yang diberikan luar biasa, khususnya untuk sektor informal melalui APBD-nya.
Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dengan BUMN dan badan usaha lainnya guna memberikan CSR-nya sebagai perlindungan pekerja rentan yang ada di Kota Medan sebanyak 70 ribu. Mudah-mudahan Kota Medan bisa universal coverage,” ungkap Henky.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagaimana keinginan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa jaminan sosial harus dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk juga jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh pekerja, baik formal maupun informal harus tercover.
“Untuk mendukung itu, program yang kita lakukan salah satunya yaitu terus berkolaborasi dengan pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui dana-dana APBD maupun dana bagi hasil yang sebagian persentase tertentu dari dana bagi hasil tersebut untuk perlindungan pekerja rentan,” sebut Henky.
Selanjutnya, mengembangkan sistem keagenan, baik keagenan wadah, komunitas maupun keagenan korporasi. Sistem keagenan ini fokusnya ke sektor informal,
“Kami akan fokuskan sistem keagenan ini pada tahun 2025, sehingga pekerja sektor informal yang saat ini baru sekitar 23 persen bisa meningkat atau bisa mengimbangi jumlah coverage sektor pekerja formal.
Target kita untuk pekerja sektor informal bisa mencapai 52 persen. Kami yakin target tersebut bisa tercapai dengan melakukan kolaborasi terhadap pemerintah daerah terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” sambung Henky.
Dia menuturkan, pekerja sektor informal minimal ikut dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun demikian, pihaknya terus mendorong untuk ikut Jaminan Hari Tua (JHT) karena dari sisi premi paling rendah dengan upah disetarakan Rp 1 juta.
“Untuk dua program (JKK dan JKM) hanya Rp 16.800. Apabila ingin ada tabungannya, maka tinggal nambah Rp 20.000 (untuk JHT) sehingga iurannya menjadi Rp 36.800. Tiga program ini manfaatnya luar biasa untuk pekerja informal.
Karena itu, kami mengimbau kepada para pekerja informal yang memiliki upah lebih tinggi dari Rp 1 juta dan di bawah Rp 20 juta silahkan mendaftar sesuai dengan upahnya, sehingga manfaat yang dirasakan juga lebih tinggi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja di Indonesia, terutama di Kota Medan. Sesuai dengan Revisi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Untuk di Kota Medan, coverage perlindungan ketenagakerjaan baik pekerja formal maupun informal sudah mencapai lebih dari 56 persen. Kita akan terus memberikan informasi melalui sosialisasi maupun dari media cetak atau elektronik tentang pentingnya perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jefri. (*)
Editor: M Idris
previous post