PROSUMUT – Rapat Paripurna Rancangan Peraturan DPRD Medan Tentang Tatib diwarnai hujan interupsi oleh sejumlah anggota dewan, Senin 14 April 2025.
Pasalnya, beberapa anggota legislatif tersebut merasa keberatan karena hasil evaluasi gubernur terkait draf tatib tersebut tidak dijelaskan.
Kejadian itu terjadi saat agenda penandatanganan keputusan atas Rancangan Peraturan DPRD Medan Tentang Tatib.
Sebelum dilakukan penandatanganan keputusan oleh Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen dan Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen serta Rajudin Sagala, rapat paripurna terpaksa diskors selama 2 jam setelah dihujani aksi instrupsi dari sejumlah anggota dewan.
Seperti instrupsi yang disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak. Paul meminta agar pengambilan keputusan ditunda dengan alasan isi draf Rancangan Peraturan DPRD Medan Tentang Tatib yang mau disetujui belum diketahui apa saja.
Sebab, setelah rancangan peraturan selesai dibahas oleh Pokja beberapa waktu lalu dan dikirim ke gubernur untuk dievaluasi.
Selanjutnya, dikembalikan ke DPRD Medan dan hasil evalusi belum diketahui.
“Sebelum diambil persetujuan, alangkah baiknya terlebih dahulu dibaca guna mengetahui apakah ada yang dievaluasi,” tanya Paul.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan apakah ada perubahan?
“Kita lihat dulu dan dibaca, apakah ada perubahan sebelum kita ambil persetujuan,” tanya Paul lagi.
Interupsi senada disampaikan Janses Simbolon, Reza Pahlevi Lubis, Tia Ayu Anggraini, Lailatul Badri. Mereka menyampaikan agar penandatanganan persetujuan supaya diskors.
“Kita harus tahu dulu apa hasil evaluasi gubernur? Kita perlu mengetahui apa yang kita setujui?
Kalau memang ‘becek’ atau ‘kering’, Tatib nya kita perlu tahu juga,” ujar Janses.
Rapat paripurna pun diskors sekitar 2 jam dan pihak Sekretariat DPRD Medan memberikan fotocopy draf Rancangan Peraturan DPRD Medan Tentang Tatib.
Usai diskors, rapat dibuka kembali dan dilakukan penandatanganan persetujuan. (*)
Editor: M Idris
previous post