PROSUMUT – Sejumlah politisi dari berbagai partai politik ramai-ramai mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.
Mayoritas politisi yang ikut perburuan kursi anggota BPK itu adalah mereka yang kalah alias gagal melenggang menjadi anggota DPR di Senayan.
Apa respons BPK soal ini?
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, tidak ada larangan anggota partai mendaftar sebagai anggota BPK. Merujuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, siapapun bisa mendaftar jadi calon anggota BPK.
“Jadi, sejauh peraturan perundang-undangan tidak melarang, maka siapapun mempunyai hak untuk mendaftar,” ujar Moermahadi kepada wartawan, dilansir Jawa Pos, Jumat 5 Juli 2019
Moermahadi juga meyakini DPR, lewat Komisi IX, akan melakukan proses seleksi ketat. Misalnya, anggota DPR calon anggota BPK menguasai audit keuangan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan penting bagi DPR dalam proses fit and proper test calon anggota BPK tersebut.
“Pemilihan anggota BPK melalui proses yang cukup ketat. Salah satu aspeknya adalah kompetensi di bidang audit keuangan,” katanya.
Lebih lanjut Moermahadi mengatakan, apabila politikus tersebut terpilih menjadi komisioner BPK, maka yang bersangkutan harus melepas semua atribut partai.
Dengan begitu, tidak ada persepsi miring anggota BPK masih menjabat sebagai partai politik.
Sebab, dalam Kode Etik BPK disebutkan, anggota BPK dilarang untuk menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis. “Ketika terpilih menjadi anggota BPK, politikus itu harus melepaskan keanggotaan di partai politik,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Utut Adianto mengatakan, siapa saja boleh mendaftarkan diri menjadi anggota BPK. Asalkan, orang tersebut memahami betul audit keuangan.
“Ya, boleh, itu hak mereka. Tapi, kalau BPK itu harus punya expertise di bidang pemeriksaan keuangan,” kata Utut.
Sekadar informasi, setidaknya ada 10 politisi yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Mayoritas adalah mereka yang gagal menjadi caleg DPR RI periode 2019-2024 ini.
Sebut saja Presiden PKS Sohibul Iman, Daniel Lumban Tobing (PDIP), Pius Rustrilanang (Gerindra), Akhmad Mukowam (PPP), serta Ahmadi Noor Supit (Golkar). Kemudian Tjatur Sapto Eddy (PAN), Haryo Budi Wibowo (PKB), Haerul Saleh (Gerindra), Wilgo Zainar (Gerindra), dan Nurhayati Ali Assegaf. (*)