PROSUMUT – Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama Wakil Bupati H Syah Afandin, menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengesahan/persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Langkat TA 2020, menjadi Perda Kabupaten Langkat, di Gedung DPRD Langkat, Stabat, Senin 7 September 2020.
Pengesahan ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Langkat dan Ketua DPRD Surialam, terhadap Perda tentang P APBD Langkat TA 2020.
Serta pembacaan SK dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Tentang Pengesahan / Persetujuan Ranperda P APBD 2020 oleh Sekwan Basrah Pardomuan.
Bupati Langkat pada sambutannya, mengatakan, pembahasan anggaran ini merupakan suatu proses yang sangat sistematis.
“Pembahasan penetapan perubahan APBD Langkat TA 2020 merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis, sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Maka, Bupati mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD di jajaran Pemkab Langkat, agar kegiatan yang telah dianggarkan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai anggaran.
Serta mengitruksikan kepada Dinas dan Instansi terkait pengelolaan PAD, untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, sehingga target penerima PAD dapat tercapai.
Ia mengucapkan terimakasih kepada ketua, wakil ketua, ketua fraksi dan seluruh anggota DPRD serta 8 Fraksi yang sudah menyampaikan pendapat akhirnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Langkat, Surialam menyampaikan, setelah disahkannya Ranperda tentang P APBD Langkat TA 2020 menjadi Perda, meminta kepada Bupati Langkat agar segera menyampaikan Perda tersebut kepada Gebernur Sumatera Utara.
Ia mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya kembali Bupati Langkat Terbit Rencana PA, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Langkat priode 2020-2025.
Laporan Badan Anggaran DPRD Langkat atas hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Langkat 2020 yang dibacakan Jubir Banggar Zulhijar.
Dalam laporannya ia menyampaikan catatan penting diantaranya tentang Kesejahteraan para guru Honorer, perbaikan jalan rusak di beberapa daerah, serta masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat Langkat.
Selanjutnya mendengarkan penyampaian pendapat akhir dari 8 Fraksi DPRD Langkat, diantaranya Fraksi BPI disampaikan Muhammad Bahri, Fraksi Golkar disampaikan H. Munhasyar, Fraksi PDIP disampaikan Romelta Ginting, Fraksi Gerindra disampaikan Dedek Pradesa, Fraksi Demokrat disampaikan Ade Khairina Syahputri, Fraksi KPK disampaikan Suwarmin, Fraksi PAN disampaikan Muhammad Salam Sembiring, terakhir Fraksi Nasdem Sukardi.
Diantara penyampaian pendapat akhir Fraksi sebagai berikut. Pertama, dari Fraksi BPI mengingatkan kepada Pemkab Langkat agar berhati-hati dalam mengelola anggaran dan segera menyiapkan langkah-langkah konkrit dalam bayang-bayang ancaman Resesi Ekonomi.
“Kami berharap adanya bantuan ekonomi yang bersifat stimulus kepada para pelaku UMKN agar dapat bertahan di masa ketidakpastian ekonomi saat ini,” ujar Muhammad Basri dari Fraksi BPI.
Kedua, dari Fraksi Golkar menghimbau kepada Pemkab Langkat dalam hal ini Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan permasalahan para guru-guru asn yang sudah pensiun agar posisinya digantikan oleh guru honorer.
“Kami mengharapkan agar Kesejahteraan guru honerer dapat ditingkatkan, karena merupakan ujung tombak pendidikan kita,” ujar Munhasyar dari Fraksi Golkar.
Ketiga, dari Fraksi PDIP meminta agar pemkab Langkat dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat memperbaiki jalan yang rusak dibeberapa daerah.
“Kami memimta agar jalan-jalan dibeberapa daerah dapat diperbaiki karena merupakan akses penting untuk roda perekonomian daerah tersebut,” sebut Romelta Ginting dari Fraksi PDIP.
Keempat, dari Fraksi Gerindra meminta kepada Pemkab Langkat agar dapat mempergunakan anggaran se-efisien dan se-efektifnya dalam perubahan anggaran ini.
“Kami juga meminta kepada Pemkab Langkat agar mau mengakomodir hasil reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing,” ujar Dedek Pradesa dari Fraksi Gerindra.
Kelima, dari Fraksi Demokrat meminta agar Pemkab Langkat lebih memperhatikan kesejahteraan guru Honorer.
“Kami meminta kepada pemkab Langkat agar lebih memperhatikan kesejahteraan guru honerer di lingkungan Pemkab Langkat,” ujar Ade K Syahputri dari Fraksi Demokrat.
Keenam, dari Fraksi KPK mengingatkan agar pembahasan dan perubahan anggaran ini dimaksimalkan seefektif mungkin.
“Perubahan Anggaran ini kami harapkan dapat dimaksimalkan sefektifnya untuk kesejahteraan masyarakat Langkat” kata Suwarmin dari Fraksi KPK.
Ketujuh, dari Fraksi PAN meminta kepada Polres Langkat dan unsur terkait agar menuntaskan peredaraan Narkoba di wilayah Langkat.
“Kami meminta perhatiannya kepada Jajaran Polres Langkat dan unsur terkait dalam upaya menuntaskan pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah Langkat dapat dimaksimalkan,” sebut M Salam Sembiring dari Fraksi PAN.
Kedelapan, dari Fraksi Nasdem meminta kepada pemkab Langkat dalam hal ini Dinas pendidikan untuk memperhatikan fasilitas gedung sekolah yang tak layak pakai.
“Kami meminta perhatiannya kepada Dinas pendidikan dalam hal ini menindak lanjuti beberapa gedung sekolah yang tak layak pakai khususnya di wilayah Gebang,” ujar Sukard dari iFraksi Nasdem. (*)
Reporter : Muhammad Akbar
Editor : Iqbal Hrp
Foto :