Prosumut
Pemerintahan

Pengawasan Pemko Medan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Dinilai Lemah

PROSUMUT –  Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai masih lemah. Banyak perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3, tetapi tidak menyediakan sarana dan prasarana pengolah limbah.

Padahal, sesuai aturan yang ada yakni Undang Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kota Medan Nomor 1/2016 Tentang Pengelolaan Limbah B3, telah diatur bahwa Pemko Medan melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha atau kegiatan di Kota Medan. Bagi yang melanggar, maka diancam pidana 1 tahun penjara dan denda minimal Rp1 miliar.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

“Pemko Medan harus tegas dan konsisten dalam menyikapi limbah B3 sesuai peraturan yang ada. Sebab, pencemaran lingkungan diakibatkan limbah B3 sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Seperti, potensi kegiatan yang menghasilkan pencemaran limbah yang dilakukan oleh industri, rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan, transportasi hingga perbengkelan,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, Senin 15 April 2019.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

Kata Iswanda, Pemko Medan harus mengkaji ulang izin perusahaan atau industri yang tidak mengelola limbahnya dengan baik atau membuang ke parit/drainase, sungai dan sebagainya hingga berdampak kepada masyarakat.

“Masih ada perusahaan yang tidak memiliki tempat pengolahan limbah B3, bahkan mengabaikan membuang atau memasukkan pada sumber air yang mengalir. Jika itu terjadi, maka harus ditindak tegas demi kelestarian lingkungan,” sebutnya.

BACA JUGA:  Legalisasi Sumur Minyak Rakyat untuk Ketahanan Energi dan PAD

Namun demikian, sambung dia, dalam pengawasan limbah B3 dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Artinya, tidak hanya Pemko Medan saja tetapi masyarakat punya andil guna menciptakan lingkungan yang bersih dan aman dari limbah.

“Kita (DPRD Medan) terus berupaya untuk mendorong Dinas Lingkungan Hidup mengawasi limbah B3 tersebut, agar serius melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan,” tegasnya. (*)

Konten Terkait

Ondim: Bangun Langkat dengan Kebersamaan

Editor prosumut.com

Pemko Medan Terima Laporan Hasil Pemantauan BPK

Editor prosumut.com

Ini Dia Juara Lomba Cerita Wastra 2021 Tingkat Sumut

Editor prosumut.com

Pemkab Deliserdang Terima Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayan Publik

Editor Prosumut.com

Wanita & Pria Harus Bertanggungjawab Berbagi Peran Guna Tercipta Keluarga Harmonis

Ridwan Syamsuri

Wabup Sergai Hadiri Sertijab Kepala BPK RI Sumut 

Editor prosumut.com
PROSUMUT
Inspirasi Sumatera Utara