PROSUMUT – Pemerintah pusat segera melaksanakan program vaksinasi Covid-19 yang dimulai Januari 2021 ini. Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan siap mendukung dan menyukseskan rencana tersebut di Negeri Bertuah.
“Pada pelaksanaan vaksinasi, pemerintah pusat memerlukan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Insya Allah Pemkab Langkat, siap mendukung untuk kesuksesannya,” ujar Bupati Langkat Terbit Rencana PA usai mengikuti rakoor persiapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap l di Provsu dan kondisi terkini Covid-19 di Kabupaten/Kota secara Zoom Meeting, dengan Gubsu H Edy Rahmayadi dari Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kamis 7 Januari 2021.
Bupati mengatakan, Pemkab Langkat akan melaksanakan sesuai arahan Pemprovsu seperti yang dijelaskan Gubsu pada Rakor tersebut dan arahan pemerintah pusat, seperti yang dijelaskan, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal, pada Rakor strategi komunikasi public vaksinasi covid-19 di provinsi, kabupaten/kota se Indonesia, melalui virtual, Selasa 5 Januari 2021.
Pemda sebagai ujung tombak komunikasi publik, kepala daerah memberikan keteladanan kepada masyarakat. Sebab, kata Bupati, peran kepala daerah dan jajarannya dalam mendukung vaksinasi Covid-19.
Harus dapat menjadi simbol keteladanan, dalam penyuntikan perdana vaksin mendatang yang dipublikasi secara luas dan massif. Selain itu, dalam vaksinasi ini, Pemda juga harus mampu menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19, pada daerah masing-masing.
Sebab harus dapat menyediakan tenaga Kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin, termasuk buffer persediaan/stock piling. Serta menjamin keamanan, melakukan sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
“Pemda juga harus melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM,” katanya.
Guna pelakasanan itu semua, kepala daerah dituntut bersama DPRD, segera menetapkan Perbup menjadi Perda, yang berimplikasi pada kekuatan penegakan hukum (Law Enforcement) di daerah, termasuk ketentuan sanksi dalam operasi Yustisi.
Sementara itu, Kadis Kominfo, Syahmadi, menambahkan, Pemerintah pusat berencana akan melakukan vaksinasi pada 13 Januari 2021untuk 34 provinsi secara serentak.
Ditargetkan sasaran vaksin, berjumlah 181,5 juta orang yang terdiri dari kelompok sasaran berusia 18 sampai 59 tahun dan berdasarkan SAGE Roadmap.
Sedangkan, untuk kelompok sasaran berusia 60 tahun keatas, masih menunggu data dukung keamanan yang memadai dan disetujui oleh BPOM. Untuk pelaksaanan vaksinasi ini, sambung Syahmadi, dilakukan secara bertahap.
Untuk tingkat pusat, yang pertama divaksin adalah Presiden, Menkes, Men BUMN, Menlu, Mendiknas, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Satgas covid-19 pusat, Kepala BPOM. Sedangkan di tingkat daerah, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19.
“Jadi untuk tingkat kabupaten/kota, yang pertama divaksin Bupati/Wali kota, Sekda, Kadis Kesehatan dan unsur Forkopimdanya,” sebutnya.
Ia menjelaskan, bahwa vaksin covid-19 suatu produk biologi yang diberikan kepada seorang yang sehat untuk mencegah tertular dari infeksi covid-19.
“Jadi pemberian vaksin ini, merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan penularan covid-19, yang meliputi upaya preventif, edukasi publik, diagnosis dan pengobatan. Namun meskipun sudah divaksin, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan prokes sesuai himbauan pemerintah,” terangnya. (*)
Reporter : Muhammad Akbar
Editor : Iqbal Hrp
Foto :