PROSUMUT – Pansus LKPj DPRD Sumut memastikan akan menjadikan temuan proyek Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima (PKP) Sumut di Namurambe Deliserdang, sebagai laporan mereka terkait penggunaan APBD 2019.
Menurut Ketua Pansus LKPj DPRD Sumut HM Subandi, alasan penempatan proyek berikut kemanfaatannya menjadi dasar utama pihaknya untuk menelusuri dan mengawasi kinerja OPD Pemprov Sumut. Apalagi proyek yang harusnya selesai di akhir tahun anggaran 2019, berdasarkan keterangan yang diperoleh, masih ada aktivitas pada Februari 2020.
“Kami dengar pekerjaannya juga terlambat, sampai akhir Desember 2019 belum selesai. Nanti (temuan) ini akan kita sampaikan dalam laporan kita, sebagai kegagalan, ketidaktelitian dan tidak bermanfaatnya fasilitas ini. Ini masih satu contoh saja,” jelas Subandi.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta agar pihak Inspektorat Pemprov Sumut mengejar persoalan ini, memberikan sanksi administrasi serta kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Kemudian juga dia berharap ada solusi bagaimana SPAM itu bisa bermanfaat bagi warga yang ada di perumahan tersebut.
“Jadi jangan klaim sudah bisa digunakan, buktinya masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini akan terus kita awasi, karena harusnya itu (SPAM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tambahnya.
Sementara Pengamat Hukum dan Pemerintahan UMSU, Rio Affandi Siregar mengatakan bahwa dalam persoalan ini perlu ditelusuri dari unsur perencanaan. Sebab jika kejanggalan dapat dilihat dari lokasi penempatan proyek, maka alasannya harus tepat sesuai hasil uji kelayakan.
“Itu kan ada kajian konsultan sebelum dikerjakan. Jika memang layak, artinya bisa saja ada masalah di pengerjaannya. Tetapi untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara, itu kewenaangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kita tunggu saja prosesnya di sana. Yang terpenting adalah dipastikan dulu perencanaannya seperti apa, itu kuncinya,” jelas Rio.
Begitu juga soal keterlibatan pihak ketiga, menurutnya pengembang perumahan tidak ada hubungan dengan proyek yang mangkrak tersebut, selain dari penyediaan lahan. Sebab secara prinsip, meskipun ditempatkan di tempat mereka, tentu pengembang akan memilih keberadaan SPAM di lokasi yang bisa menjangkau semua rumah.
“Ya tidak ada hubungan dengan pengembang. Mereka kan yang penting bagaimana rumahnya laku terjual. Apalagi SPAM itu kan bukan mereka pemborongnya. Jadi ya kalau ada masalah, itu antara Dinas PKP Sumut dan Pemborong. Makanya kita berharap peran DPRD Sumut mengawasi dan mengusut ini. Kita lihat nanti sampai dimana hasilnya, semoga tak sekedar marah-marah di lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, proyek SPAM Regional dari Dinas PKP Sumut yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di Namorambe Deliserdang, mangkrak dan hingga saat ini tidak berfungsi.
Amatan wartawan di lokasi SPAM, kondisi bangunan pendukung dan fasilitas lainnya terlihat tidak ada aktivitas. Begitu juga di sekitar lokasi bangunan dipenuhi semak rumput yang sudah meninggi.
Dari kondisi proyek yang seperti itu, Sekretaris Perkumpulan Deempatbelas, HM Nezar Djoeli mengatakan bahwa pihak yang berwenang sebaiknya melakukan investigasi dan audit terhadap Dinas PKP Sumut yang dipimpin Ida Mariana. Dirinya menilai sejak awal ada kejanggalan terkait perencanaan proyek dengan pagu Rp1,9 Miliar tersebut.
“Karena mangkraknya proyek ini, kuat dugaan ada yang tidak beres dan bermasalah sejak awal peruntukannya. Pertama, tempatnya yang jauh dari perumahan yang sudah dihuni banyak warga. Kedua, ternyata di dekat lokasi SPAM tersebut adalah lahan yang akan dibangun perumahan baru, lanjutan dari perumahan yang sekarang sudah dihuni ratusan warga. Kenapa tidak diletakkan di tengah, agar bisa menjangkau semua rumah,” kata Nezar kepada wartawan, beberapa waktu lalu. (*)
Reporter : Rayyan Tarigan
Editor : Ridwan Syamsuri
Foto :