PROSUMUT – Terkait pengusiran wartawan di Balai Kota Medan pada Rabu 14 April 2021 sore oleh Paspampres, Satpol PP dan Polisi lantaran awak media ingin menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk sekedar wawancara saja. Sejumlah organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Utara (Sumut) angkat bicara.
Ketua AJI Medan, Liston Damanik menyangangkan akan hal ini. Menurutnya semakin banyak jurnalis yang mengungkapkan pengalaman buruk saat meliput Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Dikatakannya Bobby Nasution dan pengawalnya harus ingat bahwa jurnalis dalam bekerja dilindungi Undang-undang Pers.
“Jurnalis bekerja untuk publik, dan sebagai pejabat publik, Bobby harus menjelaskan apa saja kerja yang telah diperbuatnya sebagai wali kota Medan. Dengan banyaknya keluhan dari jurnalis terhadap wali kota dan pengawalnya, publik jadi bertanya apakah Bobby Nasution serius dengan jargon kampanyenya tentang sinergi membangun Kota Medan,” jelasnya pada wartawan, Kamis 15 April 2021.
Menurutnya Jurnalis dan Wali Kota Bobby Nasution bisa berdiskusi tentang bagaimana pola komunikasi terbaik. Jurnalis dan Wali Kota harus paham tentang profesi masing-masing.
“Ini penting untuk kebaikan publik yang berhak mendapatkan informasi terkait kinerja Pemko Medan,” imbuhnya.
Hal sama juga diungkapkan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut, Anggia Nasution yang menyesalkan sistem pengamanan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang telah menghalangi jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya di kantor Pemerintah Kota (Pemko Medan).
“Apa yang dilakukan Polisi, Satpol PP dan Paspampres dengan menghalangi jurnalis saat akan melakukan peliputan atau mewawancarai Wali Kota Medan jelas telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Sesuai pasal 4 dalam UU Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan.
Untuk menjamin kemerdekaan pers ini jurnalis mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan. Jadi jelas apa yang dilakukan polisi dan paspampres telah melanggar UU.
“Kejadian pelarangan jurnalis untuk melakukan doorstop kepada Wali Kota Medan, merupakan pengekangan terhadap kemerdekaan pers. Apalagi sebagai pejabat publik, Wali Kota Medan harusnya menjadi narasumber yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat,” jelas perempuan yang disapa Anggi ini.
Sambungnya, kemerdekan pers yang diamanatkan dalam UU Pers itu jelas bertujuan bagi jurnalis untuk menjalankan pekerjaannya dalam rangka memenuhi hak atas informasi, dan hak untuk tahu bagi masyarakat. Ini harusnya menjadi kewajiban negara dalam konteks ini Pemko Medan untuk memenuhi kedua hak tersebut.
FJPI Sumut juga mengkritik adanya SOP yang cenderung membatasi peliputan di kantor Pemko Medan. Di mana jurnalis tidak diperbolehkan membawa telepon seluler ke ruang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Tidak bisa melakukan wawancara doorstop dan sulitnya mengetahui agenda Wali Kota Medan.
Ini jelas merupakan aturan-aturan yang menghalangi jurnalis dalam tugasnya.
Sebagai pejabat publik, Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Medan harus siap melayani dan siap untuk dievaluasi oleh warganya. Jika menghalangi tugas jurnalis berarti Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengkebiri kemerdekaan pers di kota Medan. (*)
Editor : Iqbal Hrp
Foto :