PROSUMUT – Biodisel 20 (B20) dan Biodisel 30 (B30). Kini peta jalan (road-map) B100 telah disiapkan untuk menjadi pembangunan nasional.Bila terlaksana, penggunaan bahan bakar nabati dari minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), B100 ini akan menjadi potensi bagi Indonesia, dan bisa mengurangi ekspor. Apalagi, sebelumnya diskriminasi produk sawit Indonesia terus dilontarkan.
Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Herawati mengatakan, saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 40 juta ton, bila B100 diterapkan maka dibutuh bahan baku CPO 50 juta ton. Artinya butuh 10 ton lagi, hal ini tentu bisa mengurangi ekspor. Jadi, tidak peduli dengan protes-protes yang diberikan oleh Uni Eropa kepada produk Sumut.Permasalahan dalam sawit, bukan lagi soal penghentian pembelian Bahan Bakar Nabati oleh Uni Eropa. Lebih dari itu, masalah yang segera harus diperbaiki adalah soal tata kelola, khususnya di Sumatera Utara.
“Jumlah lahan perkebunan sawit di Sumut ada 1,3 juta hektar, terbesar ke dua setelah Riau. Dari 1,3 juta hektar itu, mayoritas dimiliki oleh petani. Makanya tata kelola kelapa sawit di petaninharus diperbaiki, dan semua stakeholder harus kita berperan. Tidak bisa hanya pemerintah saja,” ujarnya, Kamis (27/6).
Katanya, hingga saat ini, masalah di kalangan petani adalah soal legalitas dan lahan petani masuk dalam tata ruang atau kawasan hutan. “Pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota serta seluruh stake holder dalam sawit ini harus bersinergi,” katanya.
“Dari tahun 2017, kita sudah melaksanakan peremajaan di sebanyak 5000 hektar lahan perkebunan sawit di Sumut, dan terus berjalan,” katanya.
Herawati juga mengingatkan kepada para petani, khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan pengelolaan kelapa sawit yang hadir dalam dialog publik tidak perlu khawatir. Dengan diterapkannya B100, maka masa depan kelapa sawit akan terus cerah.
“Fluktuasi harga di subsektor perkebunan dan pertanian itu biasa. Tidak perlu khawatir, bahkan bosnis benih pun masih cerah,” pungkasnya. (*)