PROSUMUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerima yang ada untuk mengoptimalisasi pendapatan negara. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menekankan seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.
“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama Satgas Korsupgah KPK di ruang rapat Kaharuddin Nasution, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 12 Februari 2019.
Dalam pidatonya, Edy meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Sebab dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. Sehingga dirinya berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal untuk membuktikan bahwa Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.
“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Edy.
Sementara itu, Ketua Satuan Petugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) KPK Wilayah 1 Sumbagut, Juliawan, menyebutkan upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional. Program tersebut merupakan hal yang menjadi fokus mereka di 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya guna mendorong potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.
“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkas Juliawan seraya menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.
Dalam rapat itu, hadir di antaranya Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina, Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan bersama staf Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Walikota Pematang Siantar Togar Sitorus, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut dan pejabat lainnya. (*)