PROSUMUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal pernyataan potensi kebocoran Rp 2.000 triliun yang “digoreng” menyusul eskalasi politik yang semakin tajam dalam sepekan terakhir.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menganggap calon presiden Prabowo Subianto salah persepsi ketika mengutip pernyataan dari lembaganya tentang kebocoran anggaran negara mencapai Rp 2.000 triliun.
Padahal, Prabowo sudah terlanjur mengungkapkan kegembiraannya karena merasa didukung KPK.
Dia menerangkan, KPK tidak bermaksud mengatakan terjadi kebocoran pengeluaran anggaran. Lembaga anti-rasuah hanya menyebut potensi pendapatan negara yang bisa dicapai.
“Itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. Saya pikir itu ya,” kata Saut dilansir Warta Ekonomi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 8 April 2019.
Saut mengatakan, saat ini pendapatan negara mencapai Rp 2.400 triliun. Hal itu berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN).
Namun, kata dia, pendapatan negara itu belum maksimal. Negara bisa meningkatkan pendapatan hingga mencapai Rp 4.000 triliun.
“Jadi, kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi. Jadi berpikiran bukan saya, kami juga dalam diskusi banyak tempat itu bukan soal kebocoran,” ujar dia.
Saut mengatakan, pemerintah akan menerima banyak manfaat jika pendapatan negara bisa maksimal hingga mencapai Rp 4.000 Triliun.
Anggaran maksimal itu, kata dia, bisa menutup defisit BPJS dan meningkatkan dana desa.
Saut berharap pemerintah mengusahakan peningkatan pendapatan negara dari berbagai sektor.
Negara harus mencontoh Pemprov DKI yang mampu menambah pendapatan daerah hingga Rp 7 triliun setelah didampingi KPK.
“Jadi, kami mau kejar Rp 4.000 triliun APBN. Anda bayangkan tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun. Jadi, bukan kehilangannya itu yang disebutkan. Jadi, salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh Ibu Basaria,” ungkap dia. (*)