PROSUMUT – Perangkat daerah dituntut serius dalam tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pasalnya, lewat SAKIP kebijakan dan program dijalankan harus memiliki target jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati Langkat Syah Afandin ketika Dialog Kinerja Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Ruang Pola Senin 24 Maret 2025.
Lebih lanjut disampaikan dihadapan Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti, Sekda Amril Nasution, para asisten, staf ahli, seluruh camat, SAKIP sebagai aspek penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Karena, sambung dia, dengan adanya SAKIP setiap kebijakan dan program dijalankan harus memiliki target yang jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Tahun ini, kita berkomitmen terus tingkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Kinerja perangkat daerah menyusun, melengkapi, sempurnakan dokumen AKIP sebagai bagian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih baik layak diapresiasi. Ini adalah bukti nyata kita serius mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah,” kata Afandin biasa disapa Ondim.
Ondim mengingatkan, dialog kinerja menjadi momentum evaluasi terhadap progres pemenuhan dokumen AKIP. Diharapkan, sebagai wadah temukan solusi terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Langkat.
“Dialog ini kita jadikan sebagai ajang memperkuat sinergi dan komitmen bersama, meningkatkan implementasi SAKIP di Langkat. Kita harus sadari, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi dalam laporan, ketepatan waktu, serta kualitas dokumen disajikan,” ujar dia.
Wabup Tio dalam penyampaiannya, akui indeks akuntabilitas kinerja saat ini masih di angka 64,23. Capaian itu masih harus ditingkatkan lagi dengan target di atas 70 atau predikat BB.
“Capaian ini terus dipantau, sampai mana komitmen perangkat daerah meningkatkan implementasi SAKIP. Patut dicermati, untuk pemenuhan dokumentasi masih memerlukan pembenahan teknis. Kami bersama Sekda akan terus mengawasi progres yang dilakukan, baik secara langsung maupun koordinasi di berbagai forum komunikasi,” ungkap dia.
Terkait reformasi birokrasi, Wabup Tio mengapresiasi kontribusi kinerja perangkat daerah. Pasalnya, sesuai laporan diterima, Pemkab Langkat berhasil mencapai target BB untuk indeks reformasi birokrasi penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
“Harapan kita bersama, melalui ajang dialog kinerja ini seluruh perangkat daerah semakin perkuat komitmen, tingkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga Kabupaten Langkat meraih capaian lebih baik dalam reformasi birokrasi maupun pelayanan publik di masa mendatang,” tukas Tiorita. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
