PROSUMUT – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Hal itu diungkapkannya di Jakarta, Minggu 15 Desember 2019.
“Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini,” kata Bahtiar.
Bahtiar juga menekankan netralitas dan profesionalisme penyelenggara, merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.
Penyelenggara Pilkada harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU maupun peraturan.
“Netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara yaitu KPU maupun Bawaslu. Karena kunci dari Pemilu yang sukses dan berintegritas juga ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas pula,” katanya.
Pengalaman kasus-kasus Pilkada sebelumnya lanjut Bahtiar, menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Begitu juga beberapa kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah yang telah diproses oleh aparat penegak hukum.
Keberpihakan dan ke-tidak netral-an penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.
Oleh karena itu pengawasan masyarakat maupun kontrol pers/media diperlukan, diharapkannya untuk tidak ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan integritas penyelenggara pemilu didaerah.
“Begitu pula kita berharap DKPP lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang, sebutnya.
Ditambahkannya bahwa kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat di daerah tersebut dan kepercayaan para kontestan Pilkada terhadap proses dan hasil yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU daerah tersebut.
“Jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat dieliminasi dan bahkan tak kan terjadi konflik apa pun. Pilkada 2020 pada 270 daerah akan melibatkan lebih dari 3 juta orang penyelenggara pemilu baik penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun penyelenggara di TPS,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya berharap para penyelenggara adalah orang-orang yang berintegritas. Begitu juga proses rekrutmen adhock hingga saat tahapan Pilkada berjalan.
“Para penyelenggara adhock yang pernah diputus bermasalah dalam pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan pilkada sebelumnya jangan sampai terpilih lagi menjadi penyelenggara di Pilkada 2020,” ujarnya.
Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat sebutnya, harus pula diantisipasi dengan baik. Utamanya, dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.
Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal.
“Hati-hati juga dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat,” jelas Bahtiar.
Ia juga menambahkan, politik identitas, politisasi isu SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020.
“Sejatinya, ancaman dan potensi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan melakukan perhelatan akbar demokrasi itu,” pungkasnya. (*)