PROSUMUT – Kemenkeu mengalokasikan dana untuk Pemilu 2019 sebesar Rp25,59 triliun. Jumlah ini lebih besar 61 persen jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu 2014 lalu.
Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan Askolani mengatakan selain anggaran penyelenggaraan Pemilu, juga dialokasian anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun yang di tahun 2014 Rp3,67 triliun.
Selain itu, paparnya, anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun yang juha naik dari Rp1,7 triliun.
“Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019,” jelasnya dilansir dari laman Setkab RI, Rabu 27 Maret 2019.
Menurut Askolani kenaikan anggaran ini adalah karena adanya pemekaran daerah yang juga berarti penambahan jumpah KPUD dan jumlah petugas penyelenggara Pemilu.
“KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu ya, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota,” sebut dia.
Hal ini selanjutnya berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS.
Selain itu, kata dia, anggaran Pemilu naik juga karena adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS.
Itu juga termasuk juga panitia yang ada di luar negeri.
“Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya.(*)