PROSUMUT — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menancapkan 2025 sebagai tahun fondasi pembangunan, dengan 2026 diproyeksikan sebagai fase akselerasi sebelum menargetkan hasil penuh pada 2029.
Narasi besar itu disampaikan dalam temu pers lintas OPD di Kantor Gubernur Sumut, Rabu 21 Januari 2026.
Namun, di balik optimisme perencanaan, tantangan riil berupa bencana alam, tekanan fiskal, dan kualitas layanan publik menjadi ujian serius konsistensi kebijakan.
Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, menegaskan, 2025 bukan sekadar tahun penyusunan dokumen, melainkan titik awal capaian konkret yang harus dirasakan masyarakat.
Lima misi gubernur dan wakil gubernur diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas dan 53 proyek strategis daerah yang ditargetkan tuntas bertahap hingga 2029.
“Sebagian proyek sudah harus selesai sejak tahun pertama. Ini arahan langsung gubernur,” ujar Dikky.
Dua sektor dipilih sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni pendidikan dan kesehatan.
Di pendidikan, Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) dipastikan baru diluncurkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Tahap awal difokuskan ke Kepulauan Nias serta lima daerah terdampak bencana: Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan total anggaran PUBG mencapai sekitar Rp43 miliar.
Rinciannya, Rp21 miliar untuk sekitar 41 ribu siswa di Kepulauan Nias dan Rp22 miliar untuk sekitar 51 ribu siswa di lima daerah terdampak bencana.
Dana disalurkan langsung ke sekolah melalui skema BOS daerah, tanpa klasifikasi siswa mampu atau tidak mampu.
“Semua siswa kita cover penuh. Dana ke sekolah justru lebih besar dibanding skema SPP sebelumnya,” katanya sembari menegaskan pesan Gubsu agar program gratis tidak menurunkan kualitas pendidikan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut mengklaim telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2025. Fokus 2026 diarahkan pada keberlanjutan pembiayaan dan peningkatan mutu layanan.
Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal mengungkapkan, dari sebelumnya 11 kabupaten/kota belum memenuhi kuota UHC prioritas, kini tinggal satu daerah yang belum tuntas.
Pihaknya juga mengeluarkan peringatan keras kepada fasilitas kesehatan. Rumah sakit yang menolak pasien UHC terancam sanksi berjenjang hingga pencabutan izin dan akreditasi.
“Tidak ada toleransi. Penilaian berbasis fakta lapangan,” tegas Hamid.
Di sisi lain, klaim fondasi pembangunan diuji oleh dampak bencana alam di 18 kabupaten/kota.
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Sumut, Fatta, mengungkapkan total kerugian infrastruktur akibat bencana mencapai sekitar Rp1,146 triliun.
Kerusakan meliputi jalan, jembatan, sungai, irigasi, hingga infrastruktur air bersih. Untuk sektor jalan saja, terdapat 19 titik kerusakan dengan pagu penanganan sekitar Rp137 miliar, termasuk kerusakan sepanjang 1,56 kilometer di Jalan Sudirman, Kota Sibolga.
Pemprov mengklaim penanganan darurat telah dilakukan cepat atas perintah Gubsu, terutama di titik-titik yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.
Bencana tersebut juga memukul proyeksi ekonomi Sumut. Dikky mengakui terjadi koreksi sekitar 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi 2025, dengan daerah berinflasi tertinggi nasional didominasi wilayah terdampak bencana. Di sektor pangan, Pemprovsu berupaya menjaga narasi stabilitas.
Plt Kadis Ketahanan Pangan TPH Sumut Timur Tumanggor menyebut stok beras mencapai 501 ribu ton dan berada dalam kondisi surplus, bersama komoditas lain seperti cabai, jagung, dan cabai rawit.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan intervensi pasar untuk mencegah lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri, terutama akibat distribusi keluar daerah.
Pemprov juga menegaskan dukungan kepada petani melalui bibit unggul, pupuk, dan alsintan, serta memastikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumut tetap utuh dan setara dengan 2025, yang dinilai krusial untuk pemulihan pascabencana.
Menutup paparan, Dikky menyatakan Pemprov Sumut mencatat 27 highlight capaian pembangunan sepanjang 2025 yang akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publik kini menunggu lebih dari sekadar paparan dan angka.
Tahun fondasi dan janji akselerasi akan diuji oleh kecepatan pemulihan bencana, konsistensi anggaran, serta keberanian pemerintah memastikan program gratis dan UHC tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga Sumatera Utara. (*)
Reporter: Pran Hasibuan
Editor: M Idris
