PROSUMUT — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, tampak sudah menyadari posisi duduknya dalam paripurna DPRD Medan sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlaku.
Sebelumnya, posisi duduk Wiriya Alrahman tersebut mendapat interupsi keras dari salah seorang anggota dewan, dan ramai diberitakan di media mainstream dan daring.
Posisi duduk Wiriya Alrahman sebagaimana hierarkinya itu, terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Laporan Pelaksanaan Reses IV Masa Persidangan I tahun sidang 2025–2026 di gedung dewan, Senin 19 Januari 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen didampingi para wakil ketua dan dihadiri langsung Wali Kota Medan, Rico Waas.
Pengamatan wartawan di ruang paripurna, ia tidak lagi duduk sejajar dengan wali kota dan pimpinan dewan.
Wiriya Alrahman kini duduk di sisi kanan dari ruang paripurna, lengkap dengan papan nama bertuliskan sekretaris daerah. Protokoler tersebut tampaknya sudah menjadi koreksi dan evaluasi pihak Sekretariat DPRD Medan atas masukan anggota anggota dewan dan elemen masyarakat.
“Posisi duduk sekda dalam rapat paripurna memang diatur dalam tatib DPRD masing-masing daerah, namun secara umum sekda sebagai unsur eksekutif pendukung tugas kepala daerah biasanya menempati posisi di area undangan VVIP atau didekat pimpinan DPRD, mengikuti protokoler dan hierarki, yakni setelah Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan sebelum undangan lainnya,” ujar pemerhati kebijakan publik, Kristian Simarmata, Senin malam.
Menurutnya, posisi duduk Sekda Medan menunjukkan peran administratif dan pendukungnya. Penempatannya harus sesuai aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman protokoler, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dalam paripurna di DPRD Medan.
“Rapat paripurna adalah forum tertinggi sehingga protokoler harus ketat. Posisi duduk sekda bersifat teknis dan protokoler, dengan prinsip menghormati kedudukan dan fungsi administratifnya sebagai perpanjangan tangan eksekutif di DPRD,” pungkasnya.
Peristiwa sorotan tajam atas duduknya Sekda Medan Wiriya Alrahman di kursi Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap terjadi pada Senin 29 Desember 2025.
Kritik keras disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, El Barino Shah, yang menilai tindakan tersebut tidak etis dan mencederai tata kelola pemerintahan.
Dia bahkan menyebut ada kesan ‘penzaliman’ terhadap posisi Wakil Wali Kota Medan.
Sorotan itu disampaikan El Barino melalui interupsi saat rapat paripurna berlangsung. Menurutnya, rapat paripurna merupakan forum tertinggi DPRD Medan yang seharusnya menjunjung tinggi etika, tata tertib, serta penghormatan terhadap struktur pemerintahan.
“Eloknya forum terhormat ini tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak patut. Posisi duduk sekda yang sejajar dengan wali kota, wakil wali kota, dan pimpinan DPRD jelas menimbulkan pertanyaan besar,” tegas politikus Golkar itu dihadapan peserta paripurna.
Ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran papan nama Wakil Wali Kota Medan diganti dengan papan nama sekda, sehingga Wiriya Alrahman duduk di meja pimpinan sejajar dengan kepala daerah dan pimpinan legislatif.
“Sekda itu (bagian) birokrasi. Seharusnya duduk di tempat yang telah disediakan, di belakang atau area pejabat pendukung. Bukan sejajar dengan wali kota, wakil wali kota, dan pimpinan DPRD,” ujarnya.
El Barino mengaku miris melihat adanya petugas yang secara sadar memindahkan papan nama wakil wali kota dan menggantinya dengan papan nama sekda. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai preseden buruk yang tidak boleh terulang.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Apalagi di tengah isu ketidakharmonisan antara wali kota dan wakil wali kota, yang santer dikaitkan dengan ‘ulah’ sekda,” sindir El Barino. (*)
Reporter: Pran Hasibuan
Editor: M Idris
