PROSUMUT – Polemik seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 yang diduga terjadi kecurangan mekanisme pemilihan, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berjanji tidak akan meneken atau menandatangani hasil seleksi tujuh nama terpilih.
Hal itu disampaikan Baskami saat menerima audensi sejumlah calon komisioner KPID Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kamis 3 Februari 2022.
Bahkan, secara tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut berjanji tidak akan melakukan penekenan di surat pengantar penetapan tujuh nama anggota KPID Sumut terpilih guna diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk disahkan.
“Saya janji tidak akan saya teken sebelum nanti saya mengadakan rapat dengan pimpinan dewan dan komisi A,” ucap Baskami.
Baskami menyatakan, selain alasan belum sampainya surat keputusan yang dimaksud, dia mendapati surat penolakan atas penetapan nama-nama terpilih tersebut dari Fraksi PDI Perjuangan tertanggal 27 Januari 2022 dengan Nomor: 117/F.PDI-P/DPRD-SU/1/2022.
Sementara itu, calon komisioner KPID Sumut, M Lutfan mengatakan, pernyataan absurd Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto telah menciderai perasaan para peserta, yang menyebut bahwa mereka yang terpilih adalah mereka yang memiliki semangat memperbaiki dunia penyiaran.
“Saya jauh dari Mandailing Natal, kita berjuang di sini dari awal dan mengikuti setiap tahapan. Dari mana pula kita dinilainya tidak semangat,” kata Lutfan.
Calon komisioner KPID Sumut lainnya, Valdesz Junianto Nainggolan menyampaikan, sistem penilaian yang dilakukan hingga menghasilkan tujuh nama terpilih tidak jelas dan hanya dilakukan oleh beberapa anggota dewan saja.
“Mekanisme pemilihan dengan cara musyawarah mufakat sebagian anggota dan model skoring yang dijadikan dasar penetapan tujuh nama komisoner KPID Sumut periode 2021-2024 berpotensi melanggar hukum. Sebab, dalam Tata Tertib DPRD yang berpayung pada UU Nomor 17/2014 hanya dikenal dua cara pengambilan keputusan, yaitu musyawarah mufakat oleh seluruh anggota atau pemungutan suara,” jelas Valdesz. (*)