PROSUMUT – Kebijakan menutup sejumlah ruas jalan di Kota Medan oleh pemerintah dinilai tidak efektifk menekan arus lalu lintas. Bahkan dengan langkah itu, beberapa titik jalan yang menjadi alternatif pengendara justru terjadi penumpukan kendaraan.
Hal itu dapat dilihat pada jam tertentu saat penutupan ruas jalan dengan alasan mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) oleh Kepolisian bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Senin 30 Maret 2020 pagi.
Seperti di Jalan HM Yamin (Jalan Serdang), mulai dari simpang Sutomo hingga Simpang Gaharu-Timor, akses jalan masuk diblokir. Sehingga pengendara harus memutar atau mengamil jalur dari Jalan Letkol Martinus simpang Sei Kera dan Seram, atau dari Jalan Sutomo Ujung menuju Jalan Bambu.
Alhasil arus lalu lintas di kawasan tersebut padat kendaraan roda dua dan empat. Terutama pengendara sepeda motor yang kesehariannya tetap beraktivitas untuk bekerja, seperti pekerja dan angkutan umum.
Seorang warga yang kesehariannya beraktivitas di Kota Medan, Otti Batubara mengeluhkan penutupan ruas jalan yang setiap hari ia lalui.
Sebab jika dilihat dari imbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial dan jarak fisikm justru hal ini menjadikan kondisi masyarakat berdekatan satu sama lain karena penumpukan kendaraan.
“Sejak diberlakukan imbauan untuk tetap di rumah saja oleh pemerintah, coba saja dilihat, jalanan sepi. Kalaupun ada, rakyat yang mau keluar rumah untuk bekerja mencari makan. Bayangkan jika pekerja seperti ojek, pendapatan mereka harian, tidak mungkin dibatasi kan,” sebutnya.
Otti juga menyayangkan bahwa kebijakan tersebut seakan tidak melihat kondisi perekonomian rakyat kecil. Apalagi mereka yang dianggap pahlawan selain dokter, seperti pedagang pasar dan pelaku rumah makan yang beraktivitas di Kota Medan.
“Siapa yang tidak mau berdiam di rumah saja di tengah kondisi wabah begini. Tetapi berfikir dan pakai hati saja, orang mau makan apa?” kesalnya.
Karena itu dirinya meminta pemerintah mempertimbangkan lagi apa yang dibuat untuk rakyat, agar penanganan wabah Covid-19 ini tidak menghambat masyarakat mencari makan.
Jikapun memang harus menutup jalan, harusnya disosialisasikan dan diberikan solusi jalur alternatif yang dapat diakses.
Terutama agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah titik ruas jalan dan persimpangan.
“Penutupan jalan harus juga dengan sosialisasi, untuk apa dan apa manfaatnya. Juga harus benar-benar dijaga oleh instansi terkait,” sebutnya.
Sebelumnya, Pengamat Hukum dan Pemerintahan dari UMSU, Rio Affandi Siregar mengatakan bahwa kebijakan penutupan ruas jalan ini justru menimbulkan tanda tanya besar, bahkan bisa dibilang tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas. Sebab tidak diketahui dasar hukumnya apa.
“Tidak ada sosialisasi yang meluas dilakukan Pemko Medan, sehingga banyak warga yang belum tahu. Kemudian penutupan ini juga kesannya seperti lockdown. Sementara pemerintah pusat belum memutuskan itu,” ujar Rio. (*)