PROSUMUT – Pemko Medan mengajukan formulasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2020 sebesar Rp6,18 triliun lebih.
Jumlah itu terdiri belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp2,55 triliun lebih dan belanja langsung Rp3,63 triliun lebih.
R-APBD 2020 tersebut dituangkan ke dalam nota pengantar kepala daerah Rancangan Perda Kota Medan tentang APBD 2020 yang disampaikan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin 19 Agustus 2019.
“Rancangan Perda ini pada prinsipnya mencakup 2 hal pokok, yaitu materi APBD 2020 dan Nota Keuangan APBD. Maka dari itu, diharapkan agar Pemko Medan bersama DPRD Medan nantinya dapat segera melakukan pembahasan terhadap R-APBD secara komprehensif,” ujar Eldin.
Masih dalam kesempatan yang sama, disebutkan Eldin, struktur R-APBD Medan 2020 digambarkan dari sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp6,09 triliun lebih. Jumlah itu menurun sebesar 2,54 persen dari tahun 2019.
“Meski menurun sebesar 2,54 persen, proyeksi pendapatan daerah direncanakan cukup realistis baik jenis pendapatan bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya. Terutama, dari dana perimbangan dan lain-lain,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Pemko Medan telah melakukan perencanaan komposisi dan proporsi belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang cukup ideal.
Untuk pembangunan Kota Medan 2020, secara umum keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yaitu merawat dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase sekaligus meningkatkan kebersihan kota.
Dikatakan Eldin, skala prioritas yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Masyarakat akan dipermudah mengakses pendidikan dan kesehatan sehingga semakin baik. Penataan pasar tradisional sehingga lebih sehat, nyaman serta memiliki daya saing.
Sedangkan prioritas berikutnya masalah toleransi beragama yakni menjaga secara berkesinambungan kualitas toleransi beragama. Kemudian meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan kenyamanan, iklim investasi dan menata dan menambah fasilitas publik.
“Di sisi lain dari pembiayaan, guna menutupi defisit belanja daerah maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah yaitu untuk pembiayaan penerimaan Rp100 miliar dan pembiayaan pengeluaran Rp10 miliar. Dengan demikian pembiayaan neto dalam APBD 2020 diproyeksikan sebesar Rp90 miliar. Sedangkan untuk alokasi belanja daerah urusan pendidikan sudah memenuhi amanah konstitusi yaitu sebesar Rp 20% dari total belanja daerah,” tukasnya. (*)