PROSUMUT – Lagi lagi, laju tekanan inflasi di Sumut pada bulan Juni sangat mengecewakan sekali. Laju realisasi inflasi sebesar 1.63 persen di bulan Juni menambah beban berat bagi sumatera utara dalam pencapaian target inflasi di akhir tahun.
Ketua Tim Pemantau Pangan Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, realisasi laju tekanan inflasi sebesar itu tentunya tidak baik bagi perekonomian Sumut.nNamun, Sumut juga harus adil memberikan penilain terkait buruknya realisasi laju tekanan inflasi di wilayah Sumut.
“Salah satu penyebab utama adalah kenaikan harga cabai. Selama tahun berjalan 2019, harga cabai yang meroket dari kisaran 15 ribu per kg menjadi 80 ribuan saat ini telah mengerek laju inflasi lebih dari 3 persen,” katanya, Senin (1/7).
Sejarah berulang kembali, dimana laju tekanan inflasi karena cabai membuat sumut paling buruk kinerjanya dalam mengendalikan harga dan memperburuk data beli masyarakat. Tetapi memang cabai ini komoditas yang sulit sekali dikendalikan harganya.
“Dan masalah kenaikan harga selalu dikarenakan gangguan persediaan dimana faktor utama penyebabnya adalah di tingkat petani. Gangguan hama, cuaca, erupsi sinabung menjadi masalah besar dalam pengendalian harga cabai,”ujarnya.
Dan faktor faktor tersebut sangat sifatnya tidak bisa di prediksikan atau unpredictable. Jadi memang sebaiknya pemerintah daerah turun langsung kelapangan untuk melihat langsung kelapangan.
“Yang kita butuhkan itu keseimbangan stok dilapangan yang bisa tersedia jika kita mengecek langsunh kondisinya dan dikumpulkan datanya. Sebagai contoh, sebelum terjadi kenaikan harga, saya menemukan ada gangguan tanam petani yang sangat serius dimana batang cabai itu berwarna hitam yang mengakibatkan pohon cabai mati,” katanya.
Ditambah lagi erupsi, ya sudah membuat cabai menjadi tidak bisa dikendalikan harganya. Nah saat ini, ancaman selanjutnya yang bakal terjadi adalah kemungkinan ke depan harga cabai terpuruk hingga ke 20 ribuan.
“Kita selalu ingat sejarah, dimana aat cabai harganya meroket setelah itu akan terpuruk. Dan ini akan merugikan petani nantinya. Nah hal hal yang seperti ini seharusnya dimiliki pemerintah kita dalam memformulasikan kebijakan untuk mengantisipasinya,”pungkasnya. (*)