Prosumut
Pemerintahan

Pemprovsu Targetkan Prevalensi Stunting 2023 Turun, BKKBN Ingatkan 8 Aksi Integrasi

PROSUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menurun hingga sebesar 18 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 21,1 persen.

Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar.

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada Rapat Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumut di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa 24 Oktober 2023.

“Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive,” ujarnya.

Hassanudin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut untuk memastikan intervensi tersebut terlaksana secara maksimal. Juga bekerja berdasarkan data yang terbaru. Setiap pekerjaan mestilah terukur sehingga target dapat tercapai.

“Mari kita pastikan intervensi ini terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran,” kata Hassanudin.

Dia menyatakan, pengentasan stunting merupakan prioritas nasional. Karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dalam penurunan stunting di Sumut.

Dengan bersinergi, penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 akan cepat tercapai.

“Stunting ini masalah kita bersama, masalah nasional. Jika dengan perencanaan sudah bagus, eksekusi programnya bagus, maka target yang kita inginkan pastilah tercapai,” ucapnya..

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Munawar Ibrahim mengatakan, apabila target prevalensi stunting di Sumut sebesar 18 persen tahun 2023 tercapai, maka penurunan stunting di Sumut sudah on the track.

“Jika ini tercapai (target 18 persen), ini akan memudahkan kita mencapai target 14 persen di tahun 2024,” katanya.

Munawar mengingatkan ada 8 aksi integrasi penurunan stunting, di antaranya rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.

“Untuk itulah kita adakan rapat ini,agar integrasi Provinsi Sumut juga bisa memastikan bahwa semua kegiatan di seluruh Sumut berjalan sebaik-baiknya,” ujar Munawar. (*)

Editor: M Idris

Konten Terkait

Senam Colorful Diharapkan Ikuti Tarian Ahoii jadi Ikon Medan

Editor Prosumut.com

Labuhanbatu Butuh Relawan Desa Cegah Covid-19, Siapa Mau?

admin2@prosumut

Rp 466 Triliun! Uang yang Perlu Disiapkan untuk Pindah Ibu Kota

Val Vasco Venedict