PROSUMUT – Angka perkembangan kasus Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus membaik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan menjalankan peraturan kepala daerah (Perkada) di masing-masing daerah kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 dengan pemerintah kabupaten/kota secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa 13 Oktober 2020.
Turut hadir Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit dan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis.
Gubernur memaparkan angka perkembangan kasus Covid-19 per 13 Oktober 2020 antara lain konfirmasi positif kumulatif 11.508, meninggal 480, konfirmasi positif aktif 2.013, dan jumlah spesimen 110.899. Khusus angka kesembuhan, mencapai 9.015 atau 78,34 persen, meningkat 134 dari tanggal 12 Oktober 2020 yakni 8.881.
“Yang perlu ditekankan Bupati dan Walikota kepada rakyatnya adalah terus lakukan edukasi, sosialisasi dan berlakukan peraturan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota,” kata Gubernur.
Untuk itu, Gubernur mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan segala keperluan atau kebutuhan dalam penanganan Covid-19 kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumut. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti apa keperluan kabupaten/kota tersebut.
“Apabila ada kesulitan atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan kabupaten/kota, informasikan kepada Satgas Provinsi, kami akan turun. Keperluannya apa akan kami tindaklanjuti karena semua ini rakyat kita,” kata Gubernur.
Gubernur juga kembali menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota untuk terus menegakkan protokol kesehatan dengan masif. Terutama kepada daerah-daerah yang statusnya masuk di zona merah atau berisiko tinggi seperti Sibolga, Tebingtinggi, Tapanuli Selatan dan Tanjungbalai. “Paling penting tegakkan protokol kesehatan dengan masif,” katanya.
Edy Rahmayadi juga mengimbau kepada kepala daerah atau pejabat sementara daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak agar selalu melakukan upaya agar Pilkada serentak tidak menjadi klaster penularan Covid-19. Karena penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi sudah ada aturannya.
“Tolong dimonitor kegiatan Pilkada di daerah masing-masing. Bersama-sama kita melakukan upaya, tidak ada alasan Pilkada menjadi klaster karena sudah ada aturan pelaksanaannya,” kata Edy.
Selain itu, lantaran saat ini sudah masuk musim hujan, Gubernur mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan mitigasi bencana, serta segera berkoordinasi dengan Pemprov Sumut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Informasikan kepada saya baik itu banjir, longsor atau apapun yang membuat rakyat kita susah,” katanya.
Bupati Batubara Zahir melaporkan pihaknya sudah melakukan penanganan Covid-19 dengan maksimal. Zahir mengatakan saat ini di setiap desa di Batubara sudah memiliki ruang karantina. “Di setiap desa ada ruang karantina,” ujar Zahir.
Sementara itu, Bupati Dairi Eddy Keleng Brutu mengatakan pihaknya akan mengantisipasi Pilkada serentak yang akan diadakan di daerah tetangganya yakni Pakpak Bharat.
“Kami strategi melakukan pengelolaan risiko, karena ada risiko klaster Pilkada di daerah tetangga. Kami coba antisipasi sehingga Pilkada itu tidak mengakibatkan peningkatan kasus di Dairi,” kata Eddy. (*)
Reporter : Rayyan Tarigan
Editor : Iqbal Hrp
Foto :