Prosumut
Media

Bobby Nasution Harus Sadar Diri, Pahami Posisi Pejabat Publik

PROSUMUT – Kritikan terhadap tindakan pengusiran dan dugaan intimidasi dua jurnalis saat akan mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution terus bergulir.

Pengamat pemerintahan yang juga Dekan FISIP UMSU Dr Arifin Saleh Siregar meminta agar menantu Presiden Jokowi itu sadar diri terhadap posisinya saat ini.

Kata Arifin, Bobby harus bisa membedakan kapan dirinya bertindak sebagai menantu presiden, dan kapan dirinya bertindak sebagai Wali Kota Medan.

Sebab, sebagai orang nomor satu di Pemko Medan, Bobby merupakan pejabat publik yang turut menyandang kepentingan publik.

“Dia juga harus bisa memilah-milah mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dikesampingkan. Dan, dia juga harus bisa mengambil keputusan skala prioritas dalam posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana,” kata Arifin, Selasa 20 April 2021.

Menurut Arifin, sebagai pejabat publik, Bobby Nasution itu milik publik, milik warga Kota Medan.

Konsekuesi sebagai pejabat publik, tentu tak bisa dihindari dengan ketentuan atau SOP terhadap pengawalan keluarga presiden.

“Di sini lah dia menentukan posisinya itu, dia harus berani dan tegas. Kapan dia (bersikap sebagai) pejabat publik, dan kapan dia (bertindak sebagai) keluarga istana,” sebut Arifin.

Karena itu, lanjut Arifin, antara jabatan Wali Kota Medan dan keluarga istana tidak bisa dicampuradukkan dalam setiap saat.

Sama halnya ketika bertemu dengan awak media atau dalam momen wawancara.

“Terkait permasalahan yang terjadi kepada wartawan, ini juga harus disikapi dengan bijak. Ini sebuah kritik yang membangun, jangan dianggap bahwa ini bertendensi negatif,” ucapnya.

Disampaikan Arifin, jurnalis sejatinya merupakan pilar yang membangun demokrasi. Tugas mereka menyampaikan pesan dan informasi kepada publik.

Jadi, Bobby dan semua tim suksesnya yang ada di Pemko Medan itu harus membangun komunikasi politik kepada semua pihak, termasuk dengan kalangan jurnalis.

“Itulah fungsinya pejabat publik atau kepala daerah. Ketika ada persoalan semacam ini, komunikasikan,” cetusnya.

Arifin menuturkan, komunikasi politik bisa dalam bentuk apa saja. Jangan merasa jumawa atau segan-segan.

“Komunikasi politik itu kan banyak macamnya, jadi jangan segan-segan. Semua warga Kota Medan ini adalah warga yang baik dan teman yang baik, kawan yang mendukung untuk kemajuan Kota Medan,” tuturnya.

Ia mengharapkan, sebagai pejabat publik yang berasal dari keluarga istana, Bobby harus dekat dengan masyarakat. “Bukan justru malah sebaliknya,” tandas Arifin.

Diketahui, kasus dugaan perintangan dan intimidasi ini terjadi saat dua jurnalis, Rechtin Hani Ritonga (Tribun Medan) dan Ilham Pradilla (Suara Pakar) hendak melakukan wawancara cegat (doorstop) kepada Bobby di Pemko Medan apda Rabu sore 14April 2021.

Keduanya menunggu Bobby di depan pintu masuk lobby depan.

Tak lama menunggu, mereka didatangi oleh petugas Satpol PP yang mengatakan tidak boleh mewawancarai Bobby.

Satpol PP itu juga mengatakan, untuk melakukan wawancara harus memilik izin.

Akan tetapi, Hani dan Ilham tetap menunggu Bobby untuk menjalankan tugasnya. Sekitar pukul 17.00 WIB, Hani dan Ilham mendekat ke pintu lobi.

Namun, petugas pengamanan dari kepolisian dan Paspampres kemudian mengusir mereka.

Petugas pengamanan kembali mengatakan soal izin wawancara, bukan di dalam jam kerja dan mengganggu kenyamanan serta ketertiban.

Saat itu, Hani merasa diintimidasi karena salah satu Paspampres membentaknya untuk mematikan dan meminta menghapus rekaman kejadian. Rekannya Ilham juga diminta mematikan rekaman video. (*)

 

Reporter : Rayyan Tarigan
Editor        : Iqbal Hrp
Foto            : 

Konten Terkait

Plh Bupati Asahan Terima Audensi SMSI Korwil Astabar

Editor Prosumut.com

FJPI Sumut Salurkan Paket Sembako untuk Dhuafa

Editor prosumut.com

Budi Lubis Terpilih Ketua Forwakes Sumut

Editor prosumut.com