Prosumut
Pemerintahan

Upaya Penurunan Stunting, Dinkes Labuhanbatu Rakor Pelaksanaan Aksi 1

EPAPER

PROSUMUT – Bentuk upaya untuk menurunkan angka stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Dinas Kesehatan menggelar rapat kordinasi (rakor) pelaksanaan Aksi 1.

Yaitu analisis situasi program penurunan stunting bersama OPD terkait di ballroom Platinum Hotel jalan SM.Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Rakor dimaksud dipimpin dan dibuka oleh Plh Bupati Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, yang berkeinginan penanganan stunting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan anak dari resiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan tidak maksimal.

Menurut Plh Bupati, Sstunting adalah salah satu permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan.

Yaitu belum optimalnya gizi masyarakat yang ditandai tingginya angka stunting pada balita.

Berdasarkan riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018 bahwa balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek sebesar 29 persen.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pariwisata, Pemkab Batubara Jalin MoU dengan Pemko Sabang

Sementara target RPJMN sebesar 28 persen berdasarkan data profil 2019 terdapat sebanyak 528 balita stunting yang tersebar pada 15 wilayah Puskesmas di Labuhanbatu.

Upaya pencegahan stunting sendiri membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1000 HPK.

Upaya ini juga berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas nomor 42/2020.

Yakni perihal penetapan perluasan kabupaten kota, lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2020 sebanyak 360 kabupaten kota yang mana salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Disampaikan Yusuf, dalam persiapan daerah lokus penting ada 8 aksi yang harus dijalankan.

Diantaranya adalah analisa situasi masalah dan penetapan Desa lokus stunting. Hasil penilaian aksi 1 adalah penetapan Desa lokus stunting yang sudah dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari beberapa OPD dan analisa situasi masalah.

BACA JUGA:  Ijeck Berharap Revisi UU tentang Desa Dorong Pemerataan Pembangunan

Untuk itu Yusuf berpesan kepada OPD terkait memahami peran dalam pencegahan dan penanganan stunting.

“Hari ini masyarakat Labuhanbatu tentunya sangat berharap terhadap kita sebagai tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka,” ujarnya.

Disamping itu Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Kamal Ilham, melalui Kabid Kesmas Friska Simanjuntak, pada laporannya menyebutkan, dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan.

Yang dimulai dari sejak janin hingga berusia dua tahun, dan mulai terlihat ketika anak berusia dua tahun.

Awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun merupakan periode kritis terjadinya terjadinya pertumbuhan, termasuk perawakan pendek.

BACA JUGA:  Ijeck Berharap Revisi UU tentang Desa Dorong Pemerataan Pembangunan

Menurut Friska, pemantauan pertumbuhan balita merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dilakukan di daerah.

Status gizi masyarakat pada umumnya, menjadi kebutuhan data di daerah untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi yang ada di wilayahnya sebagai dasar perencanaan kegiatan dan evaluasi kinerja serta intervensi apa yang akan dilakukan para pemangku kepentingan.

“Tujuannya menghasilkan data dalam penetapan desa lokus stunting tahu 2022 di kabupaten Labuhanbatu,” ujar Friska.

Dalam rakor tersebut, peserta berjumlah 19 orang perwakilan OPD, 11 orang dari Dinas Kesehatan dan 15 orang kepala Puskesmas se-Labuhanbatu. (*)

 

Reporter : Hendro Syahputra Nasution
Editor        : Iqbal Hrp
Foto            : 

Konten Terkait

Lagi, 600 ASN Pemko Medan Diambil Sumpah

Editor prosumut.com

Wantimpres Dilantik Petang Ini, Ada Wiranto Hingga Arifin Panigoro

valdesz

DIPA dan TKDD Langkat Rp1,8 T Lebih

Editor Prosumut.com