Prosumut
Korupsi

Ini Saran IPW Soal Tim Pemburu Koruptor

PROSUMUT – Menko Polhukam Mahfud MD dinilai tidak perlu repot-repot untuk membentuk Tim Pemburu Koruptor. Tim tersebut dibentuk karena keistimewaan buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Mahfud cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah jajarannya, agar serius memberantas korupsi.

“Terutama menangkap Djoko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi “karpet merah” pada buronan kakap tersebut. Pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri.

Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri, Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya santai-santai saja,” kata Neta dalam keterangan yang diterima Prosumut.com, Selasa 21 Juli 2020.

Mahfud MD yang membawahi Polri dan Kejaksaan, katanya, sebaiknya lebih baik mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra serta mengawasi secara agresif kinerja lembaga tersebut.

“Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud berhalusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK,” katanya.

Kepada Menko Polhukam, ia menyarankan untuk mendalami pernyataan dari Mabes Polri terkait oknum jenderal yang mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat. Bagi IPW, pernyataan Mabes Polri tak mengejutkan.

“Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetyo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka. Namun yang perlu digali Menko Polhukam dari penjelasan Mabes Polri itu adalah dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat. Benarkah Brigjen Prasetyo mengawal Joko Tjandra agar tidak diganggu siapapun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetyo mengawal Joko Tjandra?” beber Neta.

Jika pengawalan yang dilakukan oknum jenderal bintang satu atas inisiatif sendiri, katanya, tentu yang bersangkutan sudah dilakukan penindakan oleh Kapolda Kalbar. Mengingat, pangkat di pundak Kapolda Kalbar lebih tinggi dari yang bersangkutan.

“Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya,” katanya.

“Untuk itu Menko Polhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Djoko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalimantan Barat membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun tersebut. Agar mata rantai kasus Djoko Tjandra ini terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru dalam kasus Joko Tjandra, Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgent dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Muhammad Akbar
Editor        : Iqbal Hrp
Foto            :

Konten Terkait

Dari Dokter hingga Purnawirawan Berebut Kursi Pimpinan KPK

Val Vasco Venedict

Kadisnakerperindag Binjai Diperiksa Tipikor

admin@prosumut

Dugaan Korupsi Oknum Kepala Unit BRI, Penahanannya Ditangguhkan

admin@prosumut