Prosumut
Hukum

Ini Catatan IPW Pada HUT Bhayangkara 2020

PROSUMUT – Polri memperingati HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2020. Ada 7 catatan dari Indonesian Police Watch pada HUT Bhayangkara 2020 kali ini.

IPW menilai, organisasi Polri kian mengerikan. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane merangkum, ketujuh catatan itu mengerikan untuk Polri dalam perkembangannya.

Pertama, katanya, saat ini anggaran Polri naik 200 persen pada era reformasi dibandingkan dengan masa orde baru. Begitupun, bilangnya, Polri selalu merasa kekurangan anggaran.

“Namun, seberapa besar anggaran ideal yang dibutuhkan, tidak satupun elite Polri yang bisa menjelaskan. Polri tidak tahu persis berapa sesungguhnya anggaran idealnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Prosumut.com, Selasa 30 Juni 2020.

Kedua, lanjutnya, Polri saat ini makin obesitas dan menjadi raksasa yang sulit bergerak. Dampaknya, makin sulit melayani masyarakat.

“Jumlah Jenderal, Kombes, dan AKBP makin membludak. Akibatnya, limpahan Jenderal Polri mengalir kemana-mana, termasuk ke wilayah sipil dan menjadi gangguan bagi karir pejabat ASN,” bebernya.

Ketiga, sambungnya, elit Polri makin doyan menambah jumlah Jenderal. Sehingga Jenderal polisi ada di mana-mana.

“Di masa orde baru, di daerah sangat sulit menemukan Jenderal Polisi. Kini, di setiap daerah sedikitnya ada tiga atau empat Jenderal polisi. Mulai dari Kapolda, Wakapolda, Kepala BNN daerah, dan Kabinda,” ujarnya.

“Jika di era orba total jumlah Jenderal polisi hanya 65 orang, saat ini jumlah Jenderal polisi hampir 300 orang. Akibatnya, anggaran Polri banyak tersedot untuk membiayai para Jenderal, yang sesungguhnya keberadaan Jenderal polisi yang membludak itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” serunya.

Akibat membludak Jenderal tadi, sejumlah Polda dijadikan Tipe A. Menurutnya, strategi yang dilakukan Polri dengan menaikan tipe Polda makin tidak jelas dan tidak promoter.

“Bayangkan, Polda Bengkulu disamakan dengan Polda Metro Jaya. Sama-sama Tipe A. Artinya, tolak ukur Polri makin ngaco dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ujarnya.

“Akibatnya, tidak ada proses magang dan belajar yang signifikan bagi perwira Polri dalam menjadi seorang Kapolda. Sehingga perwira yang tidak pernah menjadi Wakapolda atau tidak pernah menjadi Kapolda di daerah kecil, tiba-tiba bisa saja menjadi Kapolda di Jawa. Gengsi Kapolda Metro Jaya pun punah karena posisinya sama dengan Kapolda Bengkulu. Jadi jangan heran, jika nanti Kapolda Bengkulu tiba-tiba bisa menjadi Wakapolri atau Kapolri karena tidak jelasnya sistem karir di Polri,” urainya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sejak reformasi anggaran yang dikeluarkan Polri untuk membangun sistem Alkom Jarkomnya sudah ratusan triliun. Namun, menurutnya, belum pernah ada audit menyeluruh yang komperhensif terhadap sistem Alkom Jarkom Polri.

“Sehingga sistem Alkom Jarkom Polri tambal sulam dan selalu bermasalah. Ratusan triliun anggaran kepolisian untuk membangun sistem Alkom Jarkom yang representatif tidak pernah terjadi sejak awal reformasi. Anggaran itu seperti membuang garam ke laut, yakni sia-sia,” cetusnya.

Begitu juga dengan audit komprehensif yang transparan, tidak pernah dilakukan Polri terhadap sarana, prasarana maupun persenjataan atau alutsistanya. Sehingga ratusan triliun rupiah uang negara untuk pengadaan semua itu.

“Sejak awal reformasi, hanya berujung pada sistem tambal sulam. Tidak ada grand desain yang menjadi landasan untuk mengukur sudah sampai tahap mana sarana, prasarana, dan alutsista yang dicapai Polri dan saat ini posisinya di mana, dan pada periode kapan semua itu mencapai titik ideal,” katanya.

Terakhir, Polri juga tidak pernah melakukan audit komperhensif terhadap organisasinya. Sehingga tidak seorang pun di Polri yang tahu persis seperti apa organisasi dan jumlah personel ideal di kepolisian.

“Tolak ukur yang dipakai hanya rasio PBB yang sudah ditinggalkan negara-negara demokratis. Sebab di banyak negara, kepolisiannya sudah mengarah ke era 4.0, di mana keberadaan polisi manusia sudah digantikan dengan teknologi. Sementara Polri masih sibuk dengan penambahan jenderal di sana sini dan mendorong jenderal-jenderalnya masuk ke wilayah karir pejabat sipil. Setiap Kapolri selalu berubah pola struktur dan organisasi kepolisian yang diterapkan,” serunya.

Dari ketujuh catatan IPW, ia menilai, Kapolri Jenderal Idham Aziz gagal membawa Polri ke wilayah promoter yang sesungguhnya. Sejatinya, promoter harus menuntut Polri yang efisien, efektif dan lincah dalam menjalankan fungsinya.

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Yakni, organisasi Polri menjadi obesitas dan menakutkan serta terjebak dengan menjamurnya jumlah perwira menengah berpangkat Kombes dan AKBP yang nganggur.

“Sementara di lapangan, masyarakat merasa keberadaan polisi sangat kurang. Strategi Idham Azis menjadikan semua Polda menjadi tipe A adalah sebuah kesalahan fatal yang membuat sistem pembinaan perwira untuk memegang wilayah menjadi absurd,” ujarnya.

Ia menyarankan, keberadaan organisasi Polri yang makin obesitas ini harus dicegah. Polri harus berani tampil ramping secara organisasi agar lincah, efisien, dan efektif. Sehingga langkah yang perlu segera dilakukan Polri adalah moratorium penerimaan Akpol hingga tiga tahun ke depan.

“Perbanyak rekrut SPN, tawarkan pensiun dini kepada pamen ke atas. Buat roadmap organisasi, Alkom Jarkom, alutsista dan sarana prasarana agar diketahui secara persis sudah di titik mana capaian Polri saat ini. Berantas mafia proyek dengan mengedepankan Propam, Irwasum dan bantuan KPK sebagai pengawas. Lalu Polri segera memasuki era kepolisian modern yang promoter dengan 4.0,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Muhammad Akbar
Editor        : Iqbal Hrp
Foto            :

Konten Terkait

WN Singapura Diadili Akibat Palsukan Paspor

Ridwan Syamsuri

Terdakwa Kosmetik Ilegal, Keringat Dingin Jalani Sidang

admin@prosumut

Polisi Buru 7 Pelaku Main Hakim Sendiri di Unimed

Val Vasco Venedict