Prosumut
Hukum Pemerintahan

Eh, Ada Istilah “Kapolri Swasta”, Siapa Gerangan?

PROSUMUT.COM – Anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding mengungkap ‘Kapolri Swasta’ dalam rapat dengan pimpinan Polri di DPR, Rabu 24 Juni 2020.

Sudding menyebut para pengusaha ini menguasai proyek di Polri bahkan mengatur mutasi sejumlah pejabat polisi.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan, tudingan itu mencederai marwah organisasi Polri.

“Polri dalam hal mutasi jabatan dan program pengadaan apapun sudah sangat profesional dari tahun ke tahun, begitu juga di era Kapolri Jenderal Idham Azis saat ini,” kata Sahroni, Kamis 25 Juni 2020.

Dia menambahkan, proses perencanaan program yang dibuat Polri, baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang juga sudah disusun dengan dengan sangat baik, dan melewati proses yang panjang.

“Prosesnya juga panjang dan dukungan dari DPR dan pemerintah juga sudah sangat baik. Dalam hal penegakkan hukum di masyarakat, Polri juga sudah sangat baik walaupun belum sempurna, saya yakin ke depannya bisa semakin baik,” ungkap Sahroni.

Dia menjelaskan, jika memang ditemukan rekanan bisnis di Kepolisian yang sama berulang-ulang, hal itu memang karena partner yang bisa memenuhi kualifikasi proyek kebutuhan kepolisian tidak banyak.

“Tidak banyak, karena requirement-nya memang sangat ketat dan standarnya tinggi. Selain itu track recordnya juga harus benar-benar bagus. Tidak bisa ada yang baru ujug-ujug mampu untuk ikutan. Boleh ikutan tapi harus mampu. Silakan saja cek mengenai partner-partner polri ini, saya yakin mereka qualified,” pungkasnya.

Kapolri Swasta
Sebelumnya, Sudding meminta Polri untuk mengevaluasi rekanan dalam program-program pengadaan.

Dia mengatakan, sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada tahun 2020, kredit ekspor Polri mencapai sekitar USD590 juta dengan 17 rincian kegiatan.

“Kalau kita lihat agak samar-samar sebenarnya. Jadi banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini kalau saya lihat banyak bidang elektronik,” kata dia.

Dia pun meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.

“Karena ada informasi kredit ekspor yang USD590 juta ini rekanan kepolisian hanya yang itu-itu saja. Saya tahu siapa pengusahanya di situ yang bermain,” ungkapnya.

Politikus PAN ini meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis.

Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.

“Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya,” terang dia.

“Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya,” imbuh Sudding.

Penjelasan Wakapolri
Sementara, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait belanja barang yang melibatkan rekanan.

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan blue print dan roadmap (peta jalan) terkait apa saja yang menjadi kebutuhan Polri di waktu yang akan datang.

Nantinya, belanja yang dilakukan akan berpatokan pada blue print dan peta jalan tersebut. Jadi tidak ada lagi kesan Polri mengikuti kemauan rekanan, tapi rekanan yang mengikuti Polri.

“Kami ingin menyampaikan ke depan supaya efisiensi kita sudah menyiapkan blue print dan roadmap. Jadi 2021 kita sudah tahu barang apa yang harus kita beli. Vendor harus ke sana. Kita tidak mengikuti pada vendor lagi. Ini sedang disusun oleh Pak Asrena dan Pak Aslog,” ucap Gatot.

“Jadi kita 5 tahun ke depan sudah ada (blue print) mulai 2021,” lanjut dia.

Gatot mengatakan, pengadaan barang dengan metode kredit ekspor pada 2020 sebenarnya sudah disusun sejak lima tahun lalu, tepatnya di 2014.

Dia mengungkpkan, dari 17 item yang diadakan tahun 2020, cuma satu item yang merupakan peralatan elektronik.

“Kami lihat data Pak disitu ada 17 item yang elektronik hanya satu saja. Yaitu alat komunikasi Pak. Sedangkan yang lain ada kapal, water cannon,” urai dia.

Blue print yang disusun Polri juga untuk menghindari adanya kesan ‘rekanan atau vendor yang itu-itu saja’. Dengan demikian, ke depan rekanan yang akan bekerja sama dengan Polri, akan disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan pada tahun itu.

“Terhadap rekanan yang itu-itu saja, maka kita membuat blue print sehingga tahun depan tidak banyak vendor. Karena dia keahliannya A, itu terus yang diadakan. Tahun 2021 silakan itu yang dibeli, tahun 2022 ini (yang dibeli), sesuai dengan kebutuhan. Tentu menyesuaikan dengan perkembangan dan ancaman gangguan keamanan yang kita hadapi,” tegas dia. (*)

Sumber : Merdeka
Editor : Val Vasco Venedict
Foto : Tribunnews

Konten Terkait

Pengisian Sensus Penduduk Online Sebesar 2,31 Persen di Sumut

admin@prosumut

Bentrok Rebutan Lahan di Labuhan; Massa Bayaran PT GHS Diminta Mundur

Ridwan Syamsuri

Sekdakab Lantik Kadisdukcapil Labuhanbatu

admin@prosumut