Prosumut
Oleh : Valdesz Junianto, pendiri Lembaga Riset Politik "Squadra Syndicate"

The Tipping Point Kabinet Jokowi

Pemerintahan

POLITISI Fahri Hamzah mencoba memahami kegelisahan Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Dia menyimak ucapan Jokowi sebagai keinginan kuat kepala negara yang ingin membawa rakyat dalam angka kemakmuran yang lebih layak.

Tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka, pendapatan per kapita diproyeksi Rp 27 juta. Hampir menyamai negara-negara Asia yang lebih dulu maju, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan.

“Tapi saya mencoba empati pada perasaan beliau. Saya ini kerja, semua menteri kerja, lho kok rakyat saya pecah?” tukas Fahri dalam program talkshow “Indonesia Lawyers Club” di TVOne edisi Selasa 22 Oktober 2019 malam atau sekitar 10-11 jam jelang seremoni pengumuman dan pelantikan 38 menteri dan setingkat menteri.

Memang amat menarik mengamati langkah catur Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Jalan peta (‘road map’) yang terarah secara terang dan jelas.

Bagaimana Jokowi ingin seluruh target ekonomi dan pertumbuhan investasi tercapai, sembari membungkusnya dengan politik kebijakan di sektor sumber daya manusia.

Dalam pidato pembuka di depan MPR beberapa menit setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019, Jokowi jelas menyatakan pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan publik (‘public service’) tidak hanya dikerjakan lewat penyerapan anggaran (‘sent to’), tapi juga memastikan pelayanan itu diterima sempurna oleh rakyat (‘delivered by’).

Jika bicara dalam perspektif yang lebih sempit, ada tiga kunci pokok yang hendak direformasi dengan cepat oleh Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya.

Pertama, kelanjutan proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan industri dan pariwisata terpadu di berbagai daerah. Proyek infrastruktur ini termasuk rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur yang direncanakan tuntas pada 2020.

Kedua, reformasi pelayanan investasi yang terus menjadi PR besar pemerintah, terutama pemerintah daerah.

Dan, ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mempercepat lahirnya genre-genre yang berorientasi bisnis digital dan bebas dari doktrin sempit tentang keagamaan. Untuk itu langkah deradikalisasi dilakukan di elemen pemerintahan dan terpenting sekolah sebagai instusi pendidikan yang mencetak genre-gener berikutnya.

Mengacu sejumlah teori kebijakan moderen, Jokowi memilih cara ‘soft power’ untuk memberantas radikalisasi yang berkembang bagai racun serangga.

Langkah revolusioner untuk mengimplementasikan pemikiran itu tecermin dari terobosan memilih sejumlah menteri dengan melawan arus tradisi selama ini.

Agaknya sinyal perpecahan masyarakat akibat eskalasi persaingan di Pilpres 2019 membuat Jokowi cukup matang membaca pola-pola yang digunakan politisi untuk merebut kekuasaan.

Eksploitasi atas nama agama adalah pola dan metode berulang yang selalu dipakai sebagai amunisi saat perebutan singgasana kekuasaan. Jokowi mengalaminya saat Pilpres 2019. Polarisasi itu begitu kencang, kejam, dan tajam. Dia melihat ini sebagai problematika bangsa yang amat serius.

Jika mau jujur, sebetulnya jauh sebelum era ‘rematch’ Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019, polarisasi atas nama suku dan agama sudah seringkali terjadi di berbagai perhelatan politik.

Awal ‘gelombang panas’ politik SARA ini masuk dalam segmen penting kebangsaan manakala dibukanya kran pemilihan langsung. Banyak calon-calon kepala daerah yang potensial, bersih, dan berintegritas kalah telak akibat politik SARA. Realitas ini sudah berlangsung sejak satu dekade terakhir.

Calon kepala daerah yang mumpuni terlibas oleh lawan hanya gara-gara bukan berasal dari agama atau suku mayoritas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. Polarisasi inilah yang hendak dipecahkan Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya.

Dalam hemat penulis, ada senjata trisula yang dipakainya untuk melepaskan negeri ini dari keterkungkungan sebagai bangsa yang ortodoks dan puritan, untuk kemudian maju menuju negara peradaban moderen.

“Trisula di 3 Menteri”
Orang pertama di trisula ini adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Tito jelas ditempatkan untuk merontokkan deradikalisasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini kental dengan aroma agama dan kesukuan.

Bukan rahasia umum jika polarisasi di kalangan ASN begitu kental saat Pilpres 2019 lalu.

Entah apa yang salah dengan metode pendidikan ASN kita selama ini. Tapi fakta yang terjadi adalah suku dan agama menjadi jauh lebih penting dari integritas dan kapabiltas. Pemilihan pejabat eselon II atau III misalnya masih jauh dari konsep ‘merrit system’.

Siapa saja boleh ikut lelang jabatan tapi hasil akhirnya selalu bermuara pada pertimbangan identitas. Tito adalah seorang piawai yang diplot mendobrak tradisi-tradisi puritan di pemerintahan.

Dia jagoan dan pakar anti-teroris yang paham betul seluk-beluk jaringan radikalisme di negeri ini. Sejarah dan ‘updating’ informasinya tentang radikalisme jauh di atas rata-rata, bahkan oleh mereka yang berprofesi peneliti atau profesor di bidang terorisme.

Lewat tangan Tito, Presiden Jokowi ingin mengikis radikalisme di kalangan ASN hingga ke akar-akarnya. Ini pekerjaaan maha-penting mengingat ASN adalah garda terdepan pelayanan pemerintah, termasuk institusi pendidikan.

Lembaga pemerintahan ini adalah juga etalase dalam fungsi birokrasi, pendidikan, dan pelayanan investasi. Jangan ada lagi ASN yang anti investasi asing.

Jika itu masih terjadi, maka janji politik Jokowi untuk mendatang sebanyak-banyaknya investor hanya akan jadi ‘omong kosong’ politik belaka.

Selain radikalisme, ‘the tipping point’ lain yang diemban oleh Tito adalah memastikan seluruh kepala daerah loyal pada pemerintah pusat.

Tidak ada pembangkangan kebijakan pusat oleh kepala daerah, baik itu gubernur maupun buoati/walikota.

Kekuatan Tito ini ditopang oleh revisi UU KPK dan strategi penempatan pucuk pimpinan KPK yang kini dipegang oleh Firli Bahuri, inspektur jenderal yang nota-bene junior Tito di kepolisian.

Seluruh penyidik KPK kini adalah ASN yang tunduk kepada instruksi Mendagri, ditambah pucuk pimpinan KPK yang kimiawinya begitu padu dengan Tito, maka dari sudut ini klop-lah sudah.

Jika ada kepala daerah yang membangkang alias berada dalam jalur insubordinasi presiden, maka publik sudah bisa menebak kemana perlawanan itu akan bermuara.

Menteri berikutnya yang pemilihannya melawan arus tradisi adalah menteri agama Fachrul Razi. Jenderal purnawirawan ini amat berpengalaman di bidang strategi militer.

Dia mantan wakil panglima TNI yang juga ahli strategi kampanye politik Jokowi di Pilpres 2019 yang tergabung dalam ‘Bravo-5’. Kedekatan Fachrul dengan seniornya Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan citra Fachrul sebagai tentara yang egaliter dan terbuka.

Fachrul bukan tumbuh di kalangan ‘tentara hijau’ meskipun dekat dengan tokoh-tokoh agama. Jika kursi menteri ini tadinya langganan kaum Nahdliyin, maka pilihan Jokowi ke Fachrul cukup mengagetkan.

Sejalan dengan pikiran Jokowi, ucapan Fachrul di depan media saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di kementerian agama adalah merombak sistem pendidikan di sekolah-sekolah berbasis agama yang bernaung di bawah kementerian agama.Ada tiga level sekolah di sana, yakni Madrasah Aliyah atau setara SMA, Madrasah Tsanawiyah atau setara SMP, serta Madrasah Ibtidaiyah atau setara SD.

Roh pendidikan dan politik pengajaran di semua sekolah mungkin tak lagi hanya berbasis ajaran agama, namun menyuntikkan pemikiran terbuka (inklusivisme) lewat kurikulum keahlian teknologi digital.

Metode pendidikan yang tak lagi bertumpu pada ajaran agama ini sebetulnya sudah dimulai di Malaysia.

Dalam wawancara eksklusif dengan presenter Najwa Shihab, PM Malaysia Mahathir Mohamad menyebutkan pola pendidikan agama di sekolah sudah terlalu usang dan tidak adaptif.

Mahathir justru melihat silabus agama di kurikulum sekolah Malaysia terlalu banyak sehingga mereka tidak kompetitif.

“Mereka belajar agama dan tidak belajar lainnya. Akibatnya, mereka yang lulus tidak mahir dalam mata pelajaran yang dibutuhkan untuk mereka mencari pekerjaan, tapi mereka menjadi ulama yang cakap,’’ ujar Mahathir. (NarasiTV, channel Youtube, 2019)

Menurut Mahathir, sistem sekolah sekarang menghasilkan banyak sekali cendekiawan agama atau ulama, tapi ketika terlalu banyak ulama, mereka selalu berbeda pendapat satu sama lain, menyesatkan pengikut, dan bertengkar satu sama lain. Karena alasan itu, Mahathir ingin kurukulum sekolah diubah.

Dalam konteks ini, Fachrul tidak berjalan sendirian. Jokowi memilihkan seorang menteri pendidikan yang jenius di bidangnya, yakni Nadiem Makarim, sebagai partner Fachrul dalam membenahi metode pendidikan di sekolah berbasis agama.

Nadiem, sang perintis perusahaan transportasi daring berskala ‘decacorn’ ini seorang pebisnis ulung yang amat menguasai teknologi digital. Dia lulusan Harvard Business School. universitas bergengsi di AS.

Kompetensinya melahirkan perusahaan layanan digital raksasa yang sudah merambah ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, adalah prestasi yang sangat membanggakan negeri.

Jika Tiongkok punya Jack Ma, Indonesia punya Nadiem Makarim, begitu kira-kira.

‘The Tipping Point’
Jokowi ingin seluruh siswa di Indonesia punya masa depan di era digital. Menguasai ‘smart technology’ dari level pendidikan dasar terendah hingga tertinggi. Semua jenis sekolah, dari sekolah umum hingga berbasis agama.

Siswa kelak menjadi calon tenaga kerja yang kompetitif di pasar. Tidak hanya menguasai aplikasi tapi juga bisa menciptakan aplikasi agar bisa menjadi para pencetus perusahan pemula alias ‘start up’ menyesuaikan kebutuhan pasar Indonesia yang sangat luas dan potensial.

Apakah pasar yang besar ini akan terus-terusan dinikmati pemain asing? Kita hanya sebagai ‘user’ dan penonton di negeri sendiri? Kan tentu tidak!

Satu lagi, dengan adanya Nadiem, Jokowi ingin manajemen sekolah menjadi lebih terpadu dan satu gerak. Dengan berbasis teknologi, pengelolaan sekolah dan manajemen guru akan memiliki standar yang sama. Mutu guru dan standar kurikulum sekolah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan linear dan serupa.

Aplikasi sistem teknologi yang dikuasai Nadiem menjadi pondasi pengelolaan silabus dan kurikulum sekolah. Siswa sekolah umum dan siswa sekolah santri memiliki kemampuan yang linear dalam menghadapi perubahan peradaban.

Tak ada lagi doktrin-doktrin puritan. Semua siswa bergegas menyongsong ilmu ‘smart technology’ untuk siap bersaing dalam bursa kerja di tengah gelombang erupsi digital.

Maka, dalam perspektif penulis, inilah ‘the tipping point’ yang digagas Presiden Jokowi dalam kabinetnya kali ini.

Jurnalis senior ‘The New Yorker” yang juga penulis buku ‘The Tipping Point, How Little Things Can Make A Big Different’, Malcolm Gladwell mesimplifikasikan ‘tipping point’ sebagai momentum atau titik dimana sebuah ide, perilaku, pesan, dan produk menyebar-luas layaknya wabah penyakit menular.

Risetnya soal gaya hidup anak-anak muda di AS. Singkatnya, ‘tipping point’ punya tiga ciri khusus yakni bersifat menular, perubahan kecil tapi membawa dampak besar, dan terakhir, perubahannya tidak bertahap tetapi dramatis (‘The Tipping Point, How Little Things Can Make A Big Different’, Malcolm Gladwell, Little Brown, 2000).

Berangkat dari analisis ini, Jokowi terlihat ingin pacuan pertumbuhan ekonomi ke depan berangkat dalam satu gerbong yang sama dengan politik pendidikan yang searah dengan jarum jam peradaban.

Kemajuan ekonomi pasti linear dengan kemajuan teknologi. Dan, Jokowi ingin mencapainya dengan politik pendidikan yang berbasis peradaban.

Politik pendidikan yang tidak lagi bertumpu pada pengajaran agama dan kurikulum yang tidak kompetitif. Semua berpacu untuk peradaban yang baru. Siswa, ASN, ulama harus meihat ‘smart techonology’ sebagai bagian dari potongan emas ekonomi yang akan dinikmati rakyat di masa depan! (*)

Konten Terkait

Dana Pendamping Kelurahan Lebih Besar, Pemko Medan Pangkas Anggaran Dinas

Ridwan Syamsuri

Brayan Bengkel Dipilih Pemko Medan Peringati Maulid Nabi

[email protected]

Sambut HUT ke 20, DWP Langkat Bakti Sosial

[email protected]