Prosumut

BJ Habibie: Memori Sistem Multipartai & Kontroversi Pengadilan Soeharto

Tokoh/Obituari

PROSUMUT – Massa membakar mobil di jalanan Ibu Kota Jakarta.

Kepulan asap dari mobil yang gosong itu tak sampai ke ruang kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie.

Bau kembang Melati merebak ke seluruh ruangan kepresidenan Habibie di Istana Merdeka, Jakarta.

Mantan wakil presiden Indonesia itu kini menjadi orang nomor satu di Indonesia.

”Saudara-saudara harus mengerti latar belakang saya,” kata Habibie kepada tim wartawan New York Times yang mewawancarainya, 28 Mei 2000.

”Saya bukan politikus. Saya bahkan tidak tertarik di bidang politik. Lalu tiba-tiba saya harus mengambil alih kekuasaan,” kata Habibie.

Peristiwa itu terjadi 21 Mei 1998, ketika Soeharto tiba-tiba lengser dari jabatannya, lalu tanpa sepenggal kata pun kepada Habibie mewariskan Indonesia ke tangan wakilnya.

Dengan perasaan sedih dan perih, BJ Habibie, seorang insinyur penerbangan, satu-satunya orang yang tidak siap memimpin sebuah negara.

Pada malam usai dilantik, Habibie menyampaikan pidato pesan sebagai Presiden RI yang disiarkan langsung TVRI.

Setelah itu, pukul 20.00, ia mengundang enam tokoh untuk urun rembug dalam pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan di kediaman Habibie di Patra Kuningan, Jakarta.

Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Suyono, Feisal Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, dan Sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar saat itu, Akbar Tandjung.

Di rapat itu Habibie meminta para tokoh yang diundang mau membantu dan menerima jabatan dalam pemerintahan.

Habibie juga berujar, fraksi yang ada di DPR dan MPR harus terwakili secara proporsional di kabinet.

Mereka yang duduk di kabinet harus profesional dan bisa bekerja sama dalam satu tim.

Selama rapat berlangsung, ia menerima sejumlah tamu, antara lain Ketua Muhammadiyah Amien Rais, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto dan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto.

Semua memberi masukan. Ada pula masukan lewat surat.

Karena peran ABRI (kini TNI) amat penting, Habibie menimbang secara hati-hati siapa yang mesti duduk di posisi Pangab dan Menhankam, dua jabatan yang semula menyatu dan kemudian dipisahkan.

Rapat usai pukul 01.45, 22 Mei 1998. Setelah menutup rapat, Habibie masuk ruang kerja.

Ia berselancar di internet dan melihat televisi untuk memantau pemberitaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006: 76-77), Habibie menulis: “Terus berkembang berita di dalam dan luar negeri bahwa saya tidak mampu bertahan lebih dari 100 jam. Yang sedikit optimis meramalkan saya tidak akan bertahan lebih dari 100 hari.”

Begitulah, dalam waktu 17 bulan ke depan, tepatnya selama 512 hari, Habibie melakukan serangkaian langkah dan perubahan terhadap Indonesia yang telah diperintah secara otoriter selama 32 tahun oleh seorang militer bernama Soeharto.

Melalui proses yang lambat, Habibie membenahi sektor ekonomi dan juga merombak sistem politik.

Untuk mengubah praktik politik yang otoriter, Habibie merombak sistem partai politik.

Merangkap tiga jabatan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, menurut Habibie, amat tidak sehat.

Makanya, ia memulai reformasi dari tubuh Golkar, mesin politik Soeharto selama 32 tahun.

Selain mereformasi Golkar menjadi partai politik, ia membubarkan institusi Keluarga Besar Golkar.

Dengan dukungan penuh DPR, Habibie mendorong lahirnya undang-undang politik yang demokratis.

Ini diwujudkan lewat tiga paket undang-undang politik: UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Lewat UU Parpol, tidak ada lagi pembatasan jumlah partai seperti di orde baru. Sistem multipartai ini dikawinkan dengan UU Pemilu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi parpol peserta pemilu.

Dua peraturan ini memungkinkan Pemilu 1999 terselenggara, dengan jumlah peserta mencapai 48 partai.

Pemerintah juga mengatur netralitas mesin politik orde baru: TNI, Polri dan pegawai negeri sipil.

Untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), telah diundangkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

UU ini dibuat sesuai amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Di kemudian hari terungkap, langkah ini menjadi salah satu dari tiga alasan kenapa Soeharto ogah bertemu Habibie.

Pada 2010, Probosutedjo, adik Soeharto, menerbitkan memoar berjudul Saya dan Mas Harto yang ditulis Alberthiene Endah.

Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, Habibie dinilai menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa.

“Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar,” kata Probosutedjo.

“Pengadilan terhadap Mas Harto lterus dilakukan, dan Habibie membiarkan itu terjadi.”

Saat perkara mulai disidik, Soeharto satu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sejumlah saksi diperiksa. Namun, Soeharto terkena stroke dan dirawat di RS Pertamina.

Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan Tim Dokter Kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto dideponir (ditutup dan tidak dapat dibuka lagi).

“Semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung,” kata Habibie. (*)

Source: Alinea.id / Foto : BBC
Editor: Val Vasco Venedict

Konten Terkait

Jeff Bezos Masih Terkaya di Dunia

[email protected]

Prabowo & Sandi Tak Tampak di Pemakaman Ani Yudhoyono, Ini Kata Jubir BPN

Val Vasco Venedict

Zulfansyah Ketua MPC PP Sergai 2019-2023

Ridwan Syamsuri