Prosumut

OTT KPK

Umum

TIDAK sedikit kepala daerah, pejabat negara, dan pegawai di perusahaan BUMN yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, hampir nyaris setiap hari itu dilakukan KPK, di mana tujuannya adalah dalam rangka pencegahan, pemberantasan korupsi yang efisien.

Lantas wajar kalau OTT KPK dan isu korupsi tidak pernah kunjung padam diberitakan di pelbagai media massa, baik itu media tingkat nasional maupun regional.

Di tengah gencarnya operasi tangkap tangan saat ini, seharusnya sebuah institusi berpikir lebih jauh untuk menata ulang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Memang langkah KPK ini dapat dinilai memiliki makna positif dan negatif. Makna positifnya karena melakukan pecegahan terlebih dahulu sebelum terjadi penghilangan alat bukti.

Sedangkan, makna negatifnya kewenangan absolut KPK melakukan oprasi tangkap tangan membuat penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Ihwal korupsi sungguh bukan masalah baru dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, fakta-fakta hukum terkait modus-modus operandi korupsi masih akut di pelbagai lini kekuasaan negara.

Apakah hal ini tidak mampu dibersihkan? Apakah dengan legalitas kewenangan KPK tidak cukup?

Agenda operasi tangkap tangan KPK itu memang tampak efisien dalam rangka pengumpulan alat bukti, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan besar membuat pelaku korupsi jera dan sadar.

Lantas tidak mungkin terjadi karena faktor kekuasaan telah memberi ruang dan kesempatan dalam mudah berkorupsi.

Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 19 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Penulis menafsirkan definisi OTT ini adalah peristiwa hukum yang terjadi (redhanded). Akan tetapi, bukan peristiwa yang sebelumnya direncanakan oleh institusi penegak hukum.

Oleh karenanya, langkah preventif KPK melakukan penangkapan dan penahanan itu untuk menghindari upaya penghilangan alat bukti yang ada.

Operasi tangkap tangan kerap menimbulkan problem dalam penegakannya. Bahkan, hal ihwal ini semata-mata melupakan dari tujuan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan misi awal sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, sebenarnya itu berdampak pada penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif.

Artinya, hukum harus sejalan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pelaksanaan ini sama-sama diimplementasikan, tentu efektivitas dan efisiensi penegakan hukum harus dinomorsatukan.

Wajah KPK seperti malaikat baru yang menakutkan akibat dari penindakannya. Lembaga antirasuah yang telah memiliki kewenangan yang diatur di dalam undang-undang seharusnya tidak hanya berkutat pada bagian OTT, melainkan juga mengedepankan mekanisme preventif dan eradikatif ini.

Sejak saat itu, KPK berdiri sebagai lembaga independen yang menjadi garda terdepan upaya pemberantasan korupsi. KPK menerima mandat dari UU KPK untuk melaksanakan tugas-tugas seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi terkait, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan korupsi, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan.

Padahal cukup terang benderang bahwa tujuan KPK dibentuk tidak hanya melaksanakan wewenang tersebut. Akan tetapi, antara lain adalah untuk melindungi kerugian keuangan negara.

Karena itu, pemulihan dan perampasan aset tindak pidana korupsi harus dipikirkan juga demi kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor kenapa di tubuh KPK bermasalah.

Pertama, akuntabilitas adalah mandat yuridis yang harus ditegakkan agar hukum dapat berjalan efektif dan efisien.

Kedua, runtuhnya public trust KPK ini karena tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang harusnya korupsi itu dicegah dan diberantas, bukan hanya ditindak seperti saat ini.

Ketiga, KPK tampak lemah dalam mengoptimalkan koordinasi-supervisi dengan institusi penegak hukum lainnya. Yaitu, Kejaksaan dan Polri.

Keempat, transparansi KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang mangkrak seolah-olah tidak ada efektif.

Dari faktor ini, setidaknya KPK menyadari bahwa apa yang dilakukan kurang benar.

Meminjam pandangan Tri Agung Kristanto dalam sebuah bukunya, (Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman: 2009), pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Good governance atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi.

Dalam konteks ini, pandangan tersebut menawarkan gagasan penting bagi KPK agar mampu menjalankan fungsinya dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Langkah preventif seperti demikian memang perlu dioptimalkan.

KPK adalah sebuah institusi penegak hukum memiliki kewenangan luar biasa dibandingkan institusi lainnya dan mengemban fungsi trigger mechanism.

KPK bekerja dengan motif “KPK First”, di mana KPK sebagai sebuah lembaga akan menjadi yang pertama menerapkan segala pendekatan, sistem, maupun metode kerja yang berujung pada upaya pemberantasan korupsi.

Pada hemat penulis, OTT KPK belum tentu menjadi satu-satunya solusi efisien, tetapi efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu penting diperhatikan oleh semua elemen masyarakat, terutama LSM dan sejumlah aktivis pergerakan antikorupsi guna menata ulang langkah-langkah KPK ke depannya. (*)

Source: Qureta / Ilustrasi : Media Indonesia
Editor: Val Vasco Venedict

Konten Terkait

Banyak Pelamar CPNS Tak Lolos Seleksi Administratif

[email protected]

Kapolda Sumut : Mari Kita Lapaskan Alfatihah Buat Almarhumah Ibunda Ustad Somad

Ridwan Syamsuri

Pejabat Karo Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

Ridwan Syamsuri