Prosumut

12.000 Kartu BPJS Kesehatan Warga Medan Batal Didistribusikan

Kesehatan

PROSUMUT – Sekitar 12.000 Kartu BPJS Kesehatan Kelas III untuk warga Medan peserta baru Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2019 dikabarkan batal didistribusikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan.

Padahal, kartu layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu berobat telah dianggarkan dalam APBD 2019.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah menyatakan, diminta Dinkes Medan tidak membuat gaduh di masyarakat dan melanggar hukum.

Dia mendesak segera dibagikan 12.000 kartu BPJS Kesehatan yang sudah dicetak kepada masyarakat.

“Adanya kabar rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu telah membuat resah masyarakat. Karena, sejak awal warga sudah mengetahui akan adanya distribusi 12.000 kartu BPJS PBI dari berbagai informasi,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis 25 April 2019.

“Termasuk, dari pelaksanaan reses anggota dewan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekarang, akibat adanya informasi pembatalan maka warga menjadi resah,” sambungnya.

Dia menyebutkan, dari segi aturan kebijakan rencana pembatalan distribusi kartu BPJS itu melanggar.

Sebab, bukan saja Pemko dan DPRD Medan mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja.

“Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada. Tapi kenapa, kok belum juga dibagikan sampai sekarang,” sebutnya.

Bahrumsyah mengaku, pihaknya mendengar bahwa kebijakan membatalkan distribusi kartu BPJS itu karena Pemko Medan akan melakukan verifikasi terhadap warga. Verifikasi tersebut dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Medan.

“Seharusnya tidak perlu dilakukan (verifikasi Dinsos Medan), karena masyarakat penerima bantuan BPJS Kesehatan bukan warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” tegasnya.

Menurut dia, penerima BPJS Kesehatan bukan mutlak masyarakat miskin tapi warga yang tidak mampu membayar biaya kesehatannya.

Bila keuangan daerah mampu, maka pemerintah wajib menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakatnya, dengan catatan untuk Kelas III.

“Makanya, setiap tahun anggaran BPJS Kesehatan PBI terus bertambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti di Medan, jumlah PBI BPJS Kesehatan sudah sangat jauh di atas jumlah masyarakat miskin,” kata Bahrumsyah.

“Jadi penerima PBI itu bukan saja warga miskin, tapi idealnya untuk seluruh warga Medan apabila mampu secara anggaran,” sambungnya.

Lebih jauh dia mengatakan, warga yang miskin di Medan sudah tertampung hampir 400 ribuan dalam program kesehatan ini, baik dari anggaran APBD Kota Medan maupun APBD Sumut dan APBN.

Makanya, alokasi anggaran jaminan kesehatan ditambah untuk warga yang tidak mampu berobat.

“Warga yang tidak mampu berobat memang tidak masuk kategori miskin. Akan tetapi ketika berobat kesulitan karena tak memiliki biaya, ini yang mau kita akomodir dan jumlahnya cukup banyak,” jelas Bahrumsyah.

“Bahkan, kenapa tidak kalau anggaran cukup maka seluruh warga Medan ikut didaftarkan. Dengan begitu, produktivitas kerja meningkat lantaran jaminan kesehatan sudah tertampung oleh negara. Otomatis, kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi menolak jika pihaknya disebut akan membatalkan distribusi kartu BPJS Kesehatan. Edwin mengaku, masih melakukan koordinasi dengan Dinsos Medan.

Pun begitu, Edwin tidak menjelaskan maksud dilakukannya koordinasi. Apakah berkaitan dengan data warga miskin seperti yang disebutkan Bahrumsyah atau hal-hal lainnya.

“Tidak ada kita tahan itu, mana mungkin kita tahan pendistribusian kartu kesehatan masyarakat dengan sebanyak 12.000. Tapi, memang saat ini kita masih koordinasi dengan Dinas Sosial, bukan menahannya,” ujarnya singkat.(*)

Reporter: Rayyan Tarigan
Editor: Ridwan Syamsuri

Konten Terkait

Hindari Stroke dan Serangan Jantung, Ayo Rutin Cek Tekanan Darah di Rumah

[email protected]

Hingga Oktober 2019, Ada 14 Pasien Suspect Difteri di RS Adam Malik

[email protected]

Risih dengan Karang Gigi, Bersihkan dengan Bahan Alami Ini

[email protected]